REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN— Wakil Presiden Iran Urusan Perempuan dan Keluarga Masoumeh Ebtekad, Rabu (27/11), mengatakan bahwa pembaruan hukum untuk meningkatkan status perempuan di negeri itu setelah Revolusi Islam selalu menjadi contoh kemajuan dalam penanggulangan masalah.
Masoumeh Ebtekar mengambarkan status perempuan setelah Deklarasi Beijing, terutama di Asia, dalam Konferensi Menteri Asia-Pasifik, yang diselenggarakan pada kesempatan ulang tahun ke-25 Rencana Aksi dan Deklarasi Beijing.
Dia menyatakan bahwa sejak 1985 Iran telah menghadiri Konferensi Dunia Ketiga mengenai Perempuan di Nairobi, sampai sekarang, setelah 34 tahun upaya tersebut. "Kita telah menyaksikan perkembangan status perempuan di dunia dan di Asia, yang dilaksanakan oleh perempuan, masyarakat sipil dan pemerintah,” kata dia.
Wakil presiden tersebut secara khusus menekankan kemajuan perempuan di Asia, termasuk di Iran, demikian laporan Kantor Berita Iran, IRNA, yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis (28/11).
Pada saat yang sama, konflik bersenjata dan konflik di dalam negeri serta campur-tangan asing telah menimbulkan kerusakan besar negara yang paling terpengaruh, termasuk daerah pinggir kota telah mengubah wajah Asia.
Perubahan iklim dan kemerosotan lingkungan hidup juga telah memiliki dampak negatif pada ibu kota alam di wilayah itu.
"Jika proses demokrasi dan pertumbuhan ekonomi, terutama di Asia Barat, dapat dicapai, kita bisa menanggulangi kondisi tidak aman, aksi sepihak, perang dan terorisme," kata Wakil Presiden Iran tersebut. "Untuk mewujudkan itu, kita per bekerjasama guna menghentikan kecenderungan negatif."
Ikuti Whatsapp Channel Republika