REPUBLIKA.CO.ID, MOGADISHU -- Penasihat Keamanan Nasional Somalia, Abdisaid Muhamad Ali, memperingatkan PBB tentang embargo senjata. Ali menyebut resolusi Dewan Keamanan PBB awal bulan ini terkait perpanjangan embargo senjata di negara itu justru akan memperpanjang kelangsungan hidup kelompok teroris di wilayah Afrika.

Pejabat senior Somalia itu mengatakan perpanjangan embargo senjata di Mogadishu akan mendukung dua organisasi teroris yakni al-Shabaab dan ISIS di Somalia. "Ini melemahkan perlawanan terhadap mereka," kata dia dilansir Anadolu Agency, Kamis (28/11).

Pada 15 November, Dewan Keamanan (DK) PBB mengeluarkan resolusi yang memperpanjang lebih dari satu dekade embargo senjata di Somalia satu tahun. DK PBB mengatakan langkah itu bertujuan mencegah al-Shabaab dari memperoleh senjata, bahan kimia, dan komponen pembuat bom.

Beberapa yang menentang perpanjangan embargo tersebut di antaranya Rusia, China, dan Guinea Khatulistiwa. Perwakilan Tetap Somalia untuk PBB Abukar Osman juga mengkritik embargo senjata. Dia mengatakan langkah itu sudah usang dan gagal mempertimbangkan realitas positif baru Somalia.

"Setiap hari, operasi gerakan teroris al-Shabaab telah membunuh para pahlawan kita dari pasukan keamanan karena (pasukan keamanan) mereka kekurangan kemampuan militer," kata Ali.

Ali juga menilai embargo itu tidak sesuai dengan hak negara yang diakui secara internasional. Karena Somalia adalah negara yang sah, maka memiliki hak mengimpor senjata untuk memperkuat kemampuan pasukan militernya, untuk membela rakyatnya, serta keamanan dan perbatasan.

"Tetapi sayangnya resolusi Dewan Keamanan mencegahnya yang memungkinkan para teroris untuk melanjutkan kegiatan mereka, mengancam Tanduk Afrika," ucapnya.

Perpanjangan embargo, lanjut Ali, tidak hanya memengaruhi kemampuan pasukan keamanan. Secara ekonomi dan sosial, embargo menimbulkan beban tambahan pada masyarakat Somalia yang telah menantikan pemulihan stabilitas sejak jatuhnya pusat pemerintah pada tahun 1991.

Ikuti Whatsapp Channel Republika