REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas/PPN) membuka peluang kerja sama dengan negara asing dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Leonard Tampubolon di Jakarta, Jumat (29/11), mengatakan pihaknya saat ini sedang menyusun konsep pembangunan ibu kota baru, untuk kemudian ditentukan spesifikasi kerja sama yang dapat dilakukan dengan mitra asing.

“Kami terbuka sebetulnya, tetapi kami harus melihat detailnya seperti apa, bentuk kerja samanya bagaimana. Konsepnya masih disusun, nanti setelah konsep ada baru kita tahu kebutuhannya seperti apa,” kata Leonard.

Presiden Joko Widodo telah memutuskan ibu kota pemerintahan pindah dari DKI Jakarta ke Kalimantan, dan menunjuk Kementerian PPN sebagai koordinator untuk merencanakan konsep pembangunan ibu kota baru.

Hingga saat ini, lanjut Leo, negara yang sudah menawarkan diri untuk bekerja sama dalam pembangunan ibu kota baru antara lain Jepang, Korea dan Australia. Skema pembiayaan kerja sama pembangunan tersebut beragam, antara lain investasi, hibah atau pinjaman.

“Mereka menawarkan mereka bisa terlibat di mana. Tapi kami harus melihat dulu detailnya seperti apa, harus melihat kerja samanya bagaimana,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan mitra asing yang ingin menawarkan kerja sama dalam pembangunan ibu kota baru harus memenuhi syarat yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah. “Nanti yang diambil itu yang kita anggap mampu memiliki teknologi yang memadai, sesuai dengan rencana itu. Dan juga dengan kondisi-kondisi yang disepakati,” ujar Wapres Ma’ruf di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (28/11).