REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis Komunikasi dan Marketing Politik UGM Nyarwi Ahmad menilai dinamika politik jelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar minim gagasan-gagasan besar. Gagasan itu terkait dengan model dan arah kepemimpinan partai.
"Jelang Munas Golkar ini masih minim dengan gagasan-gagasan besar yang terkait dengan model dan arah kepemimpinan Partai Golkar baik dalam panggung politik eksekutif, legislatif dan elektoral/pemilih," kata Nyarwi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.
Dia menilai kontestasi antar-kubu calon ketua umum (caketum) seharusnya tidak sekadar hanyut dalam aspek prosedural mekanisme pemilihan atau isu-isu terkait dengan kesepakatan antarelite dan bagi-bagi jabatan/kekuasaan.
Menurut dia, masing-masing pihak yang maju jadi caketum Golkar harus menyampaikan ide-ide besarnya terkait dengan dinamika politik yang terjadi atau dibutuhkan dalam ketiga arena politik tersebut.
"Tidak hanya kepada kader, anggota dan konstituen pemilih Golkar saja. Sudah saatnya partai sebesar Golkar bisa memberikan visi yang menyegarkan dan memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia ke depan," ujarnya.
Dia menilai, para caketum Partai Golkar seharusnya bisa menunjukkan model kepemimpinan yang akan ditawarkan dua hingga lima tahun mendatang.
Selain itu menurut dia, para caketum tersebut harus menunjukkan ide-ide segarnya kepada masyarakat terkait bagaimana menjaga keberlanjutan demokrasi di Indonesia di tengah jebakan polarisasi, ancaman radikalisme dan terorisme.
"Bagaimana strategi yang harus dilakukan untuk memperkuat kapasitas negara dan kinerja pemerintahan dalam merespons stagnasi/perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan global," katanya.
Selain itu menurut dia, terkait perbaikan model pemilu yang seperti apa yang hendak mereka tawarkan untuk menjamin kelangsungan demokrasi di negeri ini dan menyelamatkan negeri ini dari jebakan kepentingan oligarki dan kartel ekonomi dan politik.
Dia juga menilai, para caketum Golkar harus menjelaskan kebijakan politik seperti apa yang idealnya dilakukan rezim penguasa untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat kita.
"Model kebijakan perpajakan, pelayanan kesehatan dan jaminan sosial seperti apa yang tidak membebani masyarakat yang bisa mereka ditawarkan dan realisasikan dalam 5 tahun mendatang," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika