REPUBLIKA.CO.ID, PADANG ARO -- Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan Pemprov Sumbar bersama Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan melakukan razia terhadap keberadaan tambang ilegal. Pemerintah mensinyalir bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di empat kecamatan di Solsel sedikit banyaknya disebabkan tambang ilegal yang merusak lingkungan.
"Kita akan tindak dan razia tambang ilegal yang merusak lingkungan," kata Nasrul, Sabtu (30/11).
Selain karena tambang ilegal, banjir bandang dan tanah longsor yang merusak permukiman serta lahan pertanian terjadi karena tingginya intensitas hujan dengan durasi lama. Kondisi drainase di sejumlah kecamatan serta sungai kecil yang ada juga tidak mampu menahan tingginya debit air.
Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria akan bekerja sama dengan Pemprov Sumbar untuk memberantas keberadaan tambang ilegal. Mereka akan menekan pemerintah pusat untuk mengontrol perusahaan yang ikut andil dalam penambangan sumber saya alam di Solok Selatan.
"Kami ingin tambang yang ada di Solok Selatan hanya bagi yang legal supaya kerusakan lingkungan dapat diminimalisir," ujar Muzni.
Saat ini tim penyelamat masih berupaya memulihkan kondisi pascabencana di Solok Selatan. Sembari itu, Pemkab Solsel terus mengordinir bantuan yang datang untuk korban terdampak dari berbagai pihak.