REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Sekitar 150 ribu petani baik di bidang perkebunan, persawahan atau perhutanan di Provinsi Banten memilih meninggalkan profesinya. Angka tersebut terungkap saat rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Banten yang menyebut ada penurunan jumlah petani, dari 650 ribu orang menjadi 500 ribu orang pada tahun ini.
Kepala BPS Banten Adhi Wiriana menyebut berkurangnya jumlah petani ini disebabkan oleh beberapa faktor. Mulai dari minimnya kesejahteraan yang didapat dari hasil usahanya hingga kemarau panjang yang melanda Banten.
"Kita ada kemarau panjang sekitar sembilan bulan, jadi tidak ada air, sehingga mereka beralih ke sektor lain seperti industri, perdagangan dan lainnya. Salah satu faktor lainnya juga itu karena mereka tidak sejahtera sebagai seorang petani, mereka mendapat keuntungan itu hanya untuk makan sehari hari," jelas Adhi Wiriana, Senin (2/12).
Adhi mengatakan bahwa idealnya para petani diberikan kesejahteraan yang mumpuni oleh pemerintah. Sehingga harusnya yang bisa dilihat dari para petani adalah orang-orang yang memiliki penghasilan cukup dari mulai pakaian, makan dan tempat tinggalnya. Namun, yang bisa dilihat saat ini malah sebaliknya.
"Harusnya kita dorong mereka, menjadi petani berdasi, punya rumah, bahkan bisa punya mobil. Jadi ini memang yang belum mendapat perhatian lebih dari pemerintah," terangnya.
Menurutnya, harga komoditas produk pertanian sebenarnya dalam kondisi baik, namun praktik tengkulak hingga pengijon membuat petani justru tidak mendapat hasil yang layak dari usahanya.
"Banyak tengkulak yang datang ke sawah untuk membeli hasil tani yang masih hijau atau diijonkan. Itu yang menyebabkan meskipun harga bagus tapi petani tidak mendapatkan hasil manisnya," jelasnya.
Pembanguann BUMD agrobisnis yang akan dimulai tahun depan, diharapkannya bisa memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan petani. Namun menurutnya intervensi Pemprov Banten dengan mendirikan badan usaha ini harus dirancang dengan baik terlebih dahulu agar memberikan dampak yang optimal.
"Idealnya bisa menaikkan kesejahteraan petani, tapi kita pernah juga di Lampung itu BUMD juga sudah ada, tapi mandek. Nah maka dari itu badan usaha ini harus lebih duku dirancang dengan matang," katanya.
Sementara Kadis Pertanian Agus M. Tauchid membenarkan bahwa ada pengurangan jumlah petani di wilayahnya. Hal ini disebutnya karena beberapa alasan seperti kesejahteraan petani hingga alih fungsi lahan di Utara Banten.
"Dalam konteks petani beras misalnya, mayoritas di Banten itu adalah petani garapan bukan pemilik lahan yang rata-rata menggarap sekitar setengah hektare. Bayangkan, kalau dihitung satu hektare itu minimal dapat tiga ton hasilnya, itu pun kalau bagus tanpa ada hama atau gagal panen. Lalu dikurangi ongkos produksi satu ton tinggal dua ton. Lalu dua ton dibagi lagi hasilnya dengan pemilik lahan, jadi sisanya bersih satu ton. Harga gabah taruh lah dapat Rp 4000, jadi hasilnya Rp 4 juta. Dengan uang segitu, punya anak istri ditambah lama tunggu selama empat bulan untuk panen, itu yang menerpa petani," jelas Agus M. Tauchid.
Atas kurangnya kesejahteraan ini, dalam survei terbaru bahkan terlihat bahwa peminat untuk menjadi petani saat ini semakin minim. Ia menyebut hanya satu persen petani saat ini yang berusia 18 hingga 25 tahun.
Pemerintah saat ini disebutnya tengah memberikan fasilitas penunjang bagi para petani untuk membuat mereka lebih sejahtera. Infrastruktur jalan yang semakin baik hingga pembangunan BUMD agrobisnis merupakan intervensi Pemprov Banten untuk memicu kesejahteraan petani.
"Kita juga ingin mengubah mindset kepada masyarakat tentang profesi petani. Mengubah mindset itu tentunya dengan bukti fasilitas yang diberikan pemerintah. Sekarang jalan sudah banyak diperbaiki, pembangunan bendungan, penataan kawasan konservasi, fasilitas subsidi benih padi dan pupuk juga BUMD agrobisnis itu menjadi upaya kita untuk kesejahteraan petani secara komprehensif," terangnya.
Dengan upaya-upaya tersebut, ia optimistis semakin banyak warga yang berminat untuk berprofesi sebagai petani. "Kita optimistis ketika produk pertanian mendapat harga yang wajar dan untung yang layak. Maka itu ada BUMD sebagai peran pemerintah yang masuk dalam sektor pertanian, supaya banten lebih sejahtera," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika