REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melarang wartawan Bloomberg meliput acara kampenye dirinya. Tim Kampanye Trump menyatakan mereka tidak mengeluarkan tanda pengenal pers kepada wartawan Bloomberg.
Larangan ini menyusul pencalonan CEO Bloomberg, Michael Bloomberg, dalam kontestasi pemilihan presiden AS pada 2020 mendatang dan dapat menjadi pesaing bagi Trump. Tim Kampanye Trump menilai pemberitaan Bloomberg terkait pemilihan presiden 2020 tersebut bias.
Selain itu, Bloomberg diduga tidak akan melakukan investigasi pada bos perusahaan mereka yang ikut bersaing dalam bursa pemilihan presiden pada November 2020. "Secara terbuka mereka menyatakan bias. Oleh karena itu kampanye maupun rapat umum Trump tertutup bagi wartawan Bloomberg News," ujar Manajer Kampenye Trump, Brad Parscale dalam sebuah pernyataan dilansir Aljazira, Selasa (3/12).
Parscale menambahkan pihaknya akan memutuskan lebih lanjut apakah mereka bersedia untuk menjawab pertanyaan dari Bloomberg News berdasarkan kasus per kasus maupun personal. "Kami akan menentukan apakan akan terlibat dengan masing-masing wartawan atau menjawab pertanyaan dari Bloomberg News berdasarkan kasus per kasus," kata Parscale.
Kepala Editor Bloomberg News, John Micklethwait, mengatakan tuduhan bias yang dilontarkan oleh tim kampanye Trump tidak benar. Meski tidak mendapatkan akses untuk menghadiri kampanye maupun rapat umum Trump, Micklethwait bersikukuh bahwa Bloomberg News akan tetap memberitakan kegiatan kampanye Trump.
"Kami telah membahas Donald Trump secara adil dan tidak memihak sejak ia menjadi kandidat pada 2015. Kami akan terus melakukannya meskipun ada pembatasan yang diberlakukan oleh tim kampanye Trump," ujar Micklethwait.
Michael Bloomberg bukan nama baru di dunia politik. Dia pernah menjadi wali kota New York City pada 2002. Dia terpilih kembali sebagai walikota pada 2005 dan 2008.
Setelah Bloomberg mengumumkan pencalonan dirinya sebagai kandidat calon presiden, Micklethwait merilis memo yang menyatakan bahwa Bloomberg News akan tetap meneruskan tradisi untuk melakukan investigasi kepada Michael Bloomberg, termasuk keluarga dan yayasannya. Selain itu, kantor berita tersebut juga bakal memperluas kebijakan yang sama kepada para pesaing calon presiden AS lainnya. Termasuk menyoroti kebijakan pemerintahan Trump saat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika