REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua umum Golkar Jusuf Kalla (JK) berharap agar musyawarah yang baik dapat tercapai dalam Musyawarah Nasional (Munas) partai. Hal tersebut disampaikan JK menyusul pemilihan ketua umum Golkar periode 2019-2024 yang akan dilansungkan dalam munas nanti.
"Sangat memungkinkan kembali menerapkan demokratisasi di tubuh Golkar," kata Jusuf Kalla dalam diskusi Golkar memperkuat partisipasi politik masyaralat Indonesia di Jakarta, Selasa (3/12).
Dia kemudian menyinggung mekanisme pengambilan suara dalam munas nanti. Dia mengatakan, apapun keputusan mekanisme penentuan ketua umum Golkar harus dilakukan dengan prinsip demokrasi.
Dia tidak ambil pusing kalaupun tata cara penunjukan dilakukan tidak dengan memungut suara kader partai alias dilakukan secara aklamasi. Wakil presiden RI ke-10 itu berpendapat, penentuan ketua umum tidak dengan pemungutan suara bukan berarti tidak ada proses demokrasi di dalamnya.
Dia mengungkapkan, proses demokrasi bukan hanya dilakukan dengan voting namun ada banyak cara untuk berdemokrasi. Menurutnya, pemungutan suara atau musyawarah yang berujung pada aklamasi merupakan salah satu cara berdemokrasi yang baik.
"Pasti ujungnya kalau memang musyawarah pasti aklamasi, pasti ujungnya. Lagi pula kenapa tidak bisa? Aklamasi adalah suatu hasil musyawarah yang baik," kata JK lagi.
Lebih lanjut, JK meminta semua pihak menerima apapun hasil Munas nanti. Dia mengatakan, demokrasi pasti ada yang kalah. Maka, sambung JK, selama dia ikut dalam proses demokrasi harus terima menang atau kalah, tidak bisa menang semua.
"Karena itulah maka ya bisa dengan cara musyawarah awal atau mau habis habisan munas. itu yang pada akhirnya juga begitu nanti timbul lagi masa munas tadi, dan jadilah seperti itu," katanya.
Seperti diketahui, Golkar tengah mengadakan Munas mulai 3 hingga 6 Desember di Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan. Salah satu agenda yang akan dijalanlan adalah pemilihan pimpinan tertinggi partai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika