REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI Saan Mustopa membantah Partai Nasdem mencari muka ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurut dia, Nasdem tak pernah mengharapkan apapun dari Presiden Jokowi.
"Buat apa juga misalnya, Nasdem melakukan sesuatu, ingin cari muka? Kalau mau cari muka, kemarin saja di periode-periode pertama pencalonan Pak Jokowi misalnya, tapi kita enggak. Bukan di situ konteksnya," ujar Saan kepada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (3/12).
Ia mengklaim, Partai Nasdem memberikan dukungan tanpa syarat untuk Jokowi, termasuk wacana menghadirkan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Saan juga membantah wacana presiden tiga periode sebagai pernyataan sikap Nasdem.
Ia mengatakan, Nasdem hanya mewacanakan amandemen UUD 1945 untuk diuji publik. Nasdem pun telah menjaring beberapa opsi terkait amandemen UUD 1945 yang beredar di masyarakat.
Opsi itu di antaranya masa jabatan presiden tiga periode, masa jabatan presiden satu periode delapan tahun, dan pemilihan presiden dikembalikan ke MPR RI. Opsi-opsi itu kemudian membutuhkan uji publik.
Saan menuturkan, penolakan Jokowi terhadap wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi masukan bagi Nasdem. Sekarang Nasdem masih menunggu tanggapan masyarakat sebelum membuat pernyataan sikap partai atas wacana amandemen UUD 1945 tersebut.
"Jadi kita lihat, presiden sudah bersikap tidak perlu ada amandemen, masukan buat kita penting. Nah tinggal kita lihat, publik seperti apa, menunggu publik," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai wacana tersebut dimunculkan karena ada pihak yang ingin menjerumuskannya hingga mencari muka kepadanya. Kendati demikian, ia enggan menyebut lebih detil siapa pihak yang ingin menjerumuskannya dengan wacana penambahan masa jabatan presiden itu.
"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu, satu ingin menampar muka saya, kedua ingin cari muka, ketiga ingin menjerumuskan. Itu aja," ujar Jokowi saat berbincang dengan awak media Istana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12).
Jokowi menyampaikan, amandemen hanya diperlukan untuk urusan haluan negara. Namun, wacana yang muncul saat ini justru sebaliknya.
Karena itu, menurutnya tak perlu dilakukan amandemen. Sebaiknya, pemerintah lebih berkonsentrasi menghadapi berbagai tekanan eksternal yang tak mudah diselesaikan.
"Jadi, lebih baik, tidak usah amendemen. Kita konsentrasi aja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan," kata Jokowi.
Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyampaikan rencana penambahan masa jabatan presiden tak berasal dari MPR. Menurutnya, isu tersebut dibacanya dari media daring.
Arsul juga menyebut, salah satu yang mengusulkan rencana tersebut yakni mantan ketua umum PKPI AM Hendropriyono. Kemudian, isu serupa juga disampaikan PSI yang mengusulkan agar masa jabatan presiden tujuh tahun dan hanya satu periode.
Tak hanya itu, rencana penambahan masa jabatan dari dua periode menjadi tiga periode juga disebutnya pernah disampaikan oleh politikus Partai Nasdem di DPR.
