REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Organisasi hak asasi manusia (HAM) Human Rights Watch (HRW) mengatakan, Bangladesh telah memblokir akses pendidikan bagi ratusan ribu anak-anak pengungsi Rohingya. HRW mendesak negara itu mencabut pembatasan sekolah di kamp-kamp pengungsi.
Dalam laporannya yang berjudul "Are We Not Human?" HRW menuding Bangladesh melanggar hak 400 ribu anak usia sekolah yang saat ini tinggal di kamp pengungsi di Cox's Bazaar. HRW mengatakan, Bangladesh telah melarang para pengungsi mendaftar di sekolah-sekolah di luar kamp atau mengikuti ujian nasional.
Bangladesh turut melarang lembaga-lembaga PBB dan kelompok-kelompok bantuan asing memberikan pendidikan resmi terakreditasi. Kebijakan-kebijakan tersebut dikritik keras HRW dalam laporannya.
"Merampas seluruh generasi anak-anak dari pendidikan tidak menjadi kepentingan siapa pun. Komunitas internasional perlu bertindak dan menuntut agar Bangladesh serta Myanmar mengubah haluan," ujar Direktur Hak-Hak Anak di HRW Bill Van Esveld pada Selasa (3/12).
Namun, laporan HRW dibantah oleh Ketua Komisi Pengungsi dan Repatriasi Bangladesh Mahbub Alam Talukder. Dia mengatakan, tak benar jika anak-anak pengungsi Rohingya tidak dididik. Mahbub mengungkapkan, terdapat 4.000 pusat pembelajaran di kamp-kamp pengungsi. Kendati demikian, dia membenarkan, proses kegiatan belajar mengajar di kamp-kamp pengungsi tak menggunakan kurikulum nasional Bangladesh.
"Rohingya harus kembali ke Myanmar. Mereka bukan warga negara kita dan kita tidak bisa membiarkan mereka menggunakan kurikulum nasional kita," ujar Mahbub. Pemerintah Myanmar belum memberikan komentar atau pernyataan terkait laporan HRW.
Siap ke ICJ
Dalam perkembangan lain, pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi siap membela negaranya di Pengadilan Internasional (ICJ). Dia dijadwalkan memimpin delegasi ke ICJ di Den Haag, Belanda, untuk menghadiri sidang pertama yang akan dimulai pada 10 Desember. Myanmar mengaku telah menyiapkan pengacara terkemuka untuk menghadapi gugatan yang diajukan Gambia.
"Penasihat Negara (Aung San Suu Kyi), dalam kapasitasnya sebagai Menteri Persatuan untuk Urusan Luar Negeri, akan memimpin tim Den Haag, Belanda, untuk membela kepentingan nasional Myanmar di ICJ," kata Kantor Penasihat Negara Myanmar dalam sebuah pernyataan melalui laman resmi Facebook-nya pada 21 November lalu.
Awal November lalu Gambia telah membawa kasus dugaan genosida yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya ke ICJ. Gambia mengajukan kasus itu dengan mengatasnamakan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Gambia tak memerinci tentang gugatannya terhadap Myanmar.
Di bawah Konvensi 1948 tentang Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Myanmar dapat menghadapi hukuman jika terbukti melakukan pelanggaran. Gambia dan Myanmar termasuk dalam negara-negara yang menandatangani konvensi tersebut.
Menurut HRW, gugatan yang diajukan Gambia di ICJ adalah pengawasan yudisial pertama atas dugaan pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran permukiman etnis Rohingya di Rakhine.
Ahad (1/12) lalu, ratusan pendukung Suu Kyi di Myanmar turun ke jalan untuk memberikan dukungan. Reputasi Suu Kyi di luar negeri merosot sampai ke titik terendah, tapi peraih hadiah Nobel Perdamaian itu mendapatkan dukungan luar biasa di dalam negeri.
"Aung San Suu Kyi pemimpin paling berani di dunia," kata Saw Phoe Kwar, penyanyi reggae yang saat itu mengibarkan bendera dan menyerukan dukungan terhadapnya.
"Kita harus menunjukkan persatuan kita. Jika pemimpin mengatakan lemon itu manis, kita juga harus mengatakan lemon itu manis," kata panitia acara tersebut Aung Thu.
Dukungan juga meriah di media sosial. Dalam beberapa hari terakhir muncul petisi daring 'Berdiri bersama Daw Aung San Suu Kyi'. Banyak warga Myanmar yang mengganti foto profil mereka di Facebook dengan foto San Suu Kyi.
Pegiat media sosial Myanmar terkenal, Pencilo, mengajak 1,1 juta pengikutnya di Facebook untuk bergabung dalam kelompok perjalanannya ke Den Haag. Kelompok itu akan ke Den Haag menggunakan travel agen yang memberikan diskon. n kamran dikarma/lintar satria/reuters ed: yeyen rostiyani
Ikuti Whatsapp Channel Republika