REPUBLIKA.CO.ID,CIANJUR -- Pemprov Jabar menggelar Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) Triwulan IV Tahun 2019 di Cianjur, Selasa (3/12).  Ajang silaturahmi, koordinasi dan komunikasi yang dikemas secara informal antara Gubernur Jabar Ridwan Kamil dengan 27 Bupati/Wali Kota se-Jabar kali ini membahas refleksi akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.  ''Ini adalah Kopdar terakhir di 2019 dan sebuah upaya agar kami para pemimpin daerah terus melakukan sinkronisasi,'' tegas Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam siaran pers yang diterima Republika. Pasalnya, menurut Emil --begitu Ridwan Kamil disapa--kekompakan antara seluruh kepala daerah merupakan kekuatan terbesar dalam upaya pembangunan di Jabar. 

''Yang saya amati setahun pertama (memimpin) ini, frekuensi (kekompakan) masih belum sempurna. Tapi saya yakin kalau kita rutinkan (Kopdar), semua lancar karena kekuatan terbesar kita, (adalah) kita kompak membangun bersama-sama,'' tegasnya. Emil menuturkan, beberapa program yang dievaluasi dalam Kopdar di pengujung 2019 ini antara lain hilangnya aspirasi kab/kota selama proses pengajuan.  Maka dalam pertemuan itu, disepakati pembentukan Desk Bantuan Gubernur yakni sebuah unit di bawah naungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar.

''Desk ini sudah dilakukan di DAK (Dana Alokasi khusus) sehingga makin lama pembangunan di Jabar makin lancar dan aspirasi dari kota/kabupaten juga makin mudah dan terlacak kemacetannya dimana,'' ujar Emil. Selain mengevaluasi kegiatan satu tahun belakangan, Kopdar ini juga membahas rencana program tahun 2020, antara lain fokus pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo. Selain itu, Gubernur Jabar mengungkapkan bahwa Pemda Provinsi Jabar juga akan mengevaluasi kurikulum SMK bekerja sama dengan perusahaan agar muncul link and match antara Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Emil pun meminta kepada bupati dan wali kota agar mewajibkan industri di daerahnya untuk memiliki sekolah atau tempat pelatihan bagi lulusan SMK.

''Mohon bupati/wali kota wajibkan ada sekolah atau teaching factory di pabrik. Jangan kasih izin (perusahaan) kalau tidak ada konsep yang akan dimulai tahun 2020 ini. Bila pabriknya memenuhi, maka pajaknya akan dikurangi. Ini adalah upaya kita meningkatkan SDM dan mengurangi pengangguran khususnya SMK,'' tutur Emil. Tak hanya itu, Emil mengingatkan para bupati/wali kota untuk menjalankan arahan Presiden untuk memudahkan perizinan investasi khususnya sektor manufaktur.

Pilkada serentak tahun 2020 pun ikut masuk dalam pembahasan. Emil meminta kepada delapan daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun depan untuk mempertahankan kondusivitas Jabar.  Terkait sektor pariwisata, Emil juga meminta daerah memaksimalkan potensi pariwisata lokal. ''Maksimalkan potensi yang ada karena karena kekuatan ekonomi Jabar yaitu industri manufaktur dan pariwisata,'' ucap Emil.'

Melalui Kopdar yang rutin digelar ini, Emil pun yakin bahwa tahun 2020 Jabar akan lebih maju karena pertemuan para kepala daerah ini berdampak positif bagi percepatan pembangunan. ''Kopdar ini 'kan gagasan baru yang sebelumnya tidak ada, ternyata diapresiasi oleh semua (kepala daerah). Insyaallah 2020 Jabar akan lebih maju dengan Kopdar ini,'' tutup Emil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika