REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesian Petroleum Association (IPA) menyambut positif rencana pemerintah yang hendak mengedepankan fleksibilitas dalam kesepakatan kontrak bagi hasil hulu migas. Presiden IPA, Louise McKenzie menilai langkah pemerintah ini merupakan sinyal positif bagi investor.

Sebab, kata Louise tak bisa dipungkiri bahwa bisnis hulu migas penuh dengan resiko. Apalagi setiap proyek hulu migas mempunyai karakteristiknya masing masing.

"Setiap proyek punya resiko yang berbeda dan rewards yang berbeda pula. So, diskusi tentang fleksibilitas adalah sebuah hal yang menarik," ujar Louise di Hotel Dharmawangsa, Rabu (4/12).

Ia juga menilai bahwa pembahasan kontrak hulu migas memang sudah semestinya secara fleksibel. Meski memang, untuk setiap spesifikasi proyek perlu ada pembahasan secara detail dengan para kontraktor.

"Tentu saja, implementasinya perlu ada duduk bersama dan kesepahaman bersama tentang sebuah proyek," ujar Louise.

Louise berharap rencana ini bisa benar benar diterapkan, meski saat ini masih dalam pembahasan dengan DPR. Ia juga berharap dengan adanya fleksibilitas ini maka bisa meningkatkan diskusi antara kontraktor dan pemerintah tentang kerja hulu migas.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengkaji fleksibilitas mengenai skema investasi minyak dan gas bumi (migas) menanggapi sinyal positif meningkatnya investasi hulu migas semakin terbuka.

Arifin Tasrif kembali mempertimbangkan hadirnya kontrak bagi hasil penggantian biaya operasi (Cost Recovery) bagi wilayah kerja baru dan terminasi. Skema tersebut akan menjadi opsi bersama sistem fiskal gross split bagi para investor migas.

"Kami melakukan dialog dengan para investor di bidang migas. Kami tanyakan, mana yang prefer, ada dua (Gross Split dan Cost Recovery)," ungkap Arifin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika