REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Australia menyelidiki potensi intervensi politik pihak asing melalui berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan WeChat. Hal itu dilakukan di tengah kekhawatiran tentang kemungkinan China mencampuri urusan politik Canberra.

"Munculnya berita palsu dan kampanye disinformasi menghadirkan bahaya yang sangat nyata bagi demokrasi saat ini, tidak hanya di Australia tapi di seluruh dunia. Kita harus melindungi demokrasi kita dari aktor asing yang jahat," ujar anggota parlemen Australia dari Partai Buruh, Penny Wong, Kamis (5/12).

Hasil investigasi terhadap berbagai platform media sosial itu nantinya harus dilaporkan pada Mei 2022 atau menjelang Australia menggelar pemilu berikutnya. Belum ada ancaman nasional spesifik yang disebutkan. Namun aktivitas yang dicurigai dilakukan China telah mendapat sorotan meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

China telah membantah dugaan bahwa ia berusaha mencampuri urusan politik Australia. Beijing menilai pemerintah Australia telah mengadopsi mentalitas perang dingin.

Pada 2017, mantan perdana menteri Australia Malcolm Turnbull memperkenalkan undang-undang (UU) baru yang mengharuskan pelobi yang bekerja untuk negara asing untuk mendaftarkan dirinya. Dia secara eksplisit menyebut China saat memperkenalkan UU tersebut.

Hal itu seketika memperburuk hubungan bilateral Australia dan China. Beijing diketahui merupakan mitra dagang terbesar Australia. Pada September lalu, Reuters melaporkan bahwa intelijen Australia menetapkan China bertanggung jawab atas serangan siber terhadap parlemen nasionalnya dan tiga partai politik terbesar di sana.

China telah dengan tegas membantah kabar tersebut. Akan tetapi pemerintah Australia enggan memberi komentar lebih lanjut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika