Kamis 05 Dec 2019 20:54 WIB

Kenya Cari Dukungan untuk Jadi Anggota DK PBB

Kenya memanfaatkan momen pertemuan delegasi negara-negara di BDF untuk kampanye

Rep: Antara/ Red: Christiyaningsih
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (tengah) bersama Menteri Luar Negeri sekaligus Menteri Perempuan Australia Marise Ann Payne (kedua kanan), Menteri Luar Negeri Kenya Monica Juma (kanan), Wakil Perdana Menteri serta Menteri Hubungan Internasional dan Kerja sama Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah (kedua kiri) menjadi pembicara dengan moderator Rahimah Abdulrahim pada pertemuan Bali Democracy Forum (BDF) ke-12 di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (5/12/2019).
Foto: Antara/Nyoman Hendra Wibowo
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (tengah) bersama Menteri Luar Negeri sekaligus Menteri Perempuan Australia Marise Ann Payne (kedua kanan), Menteri Luar Negeri Kenya Monica Juma (kanan), Wakil Perdana Menteri serta Menteri Hubungan Internasional dan Kerja sama Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah (kedua kiri) menjadi pembicara dengan moderator Rahimah Abdulrahim pada pertemuan Bali Democracy Forum (BDF) ke-12 di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (5/12/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Kenya memanfaatkan momen pertemuan delegasi negara-negara di Bali Democracy Forum (BDF) ke-12 untuk mencari dukungan. Kenya mencari dukungan atas pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) periode 2021-2022.

Secara khusus, Sekretaris Kabinet Urusan Luar Negeri Kenya Monica Juma juga menyampaikan hal itu kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Juma mengungkap dalam pertemuan bilateral keduanya di sela-sela rangkaian BDF ke-12 di Bali pada Kamis (5/12).

Baca Juga

"Pada dasarnya kami membawa kampanye ini kepada Indonesia bukan sebagai Kenya namun sebagai regional kandidat mewakili Uni Afrika. Biasanya Afrika di DK PBB mempunyai tiga kursi dan untuk periode mendatang kami meminta perhatian Indonesia seperti halnya kami mencari dukungan pemerintah negara lain," ujar Juma kepada wartawan.

Saat ini, Indonesia tengah menjabat anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2019-2020. Indonesia terpilih pada 8 Juni 2018 lalu dan mulai aktif bertugas pada awal Januari 2019. "Kami mencatat dengan baik dan mendengar kampanye tersebut," ujar Menlu Retno menanggapi kampanye Kenya.

Dalam diskusi bilateral, Retno banyak berbagi pengalaman Indonesia ketika mengikuti kontestasi yang sama. Misalnya dengan melakukan kampanye bersih yang menonjolkan rekam jejak dalam upaya menjaga keamanan dunia.

Kenya mengusung sepuluh agenda utama untuk ambil bagian dalam DK PBB yang diyakini sebagai agenda global. Agenda itu antara lain mengenai isu perempuan dan anak muda sebagaimana yang menjadi isu sorotan BDF ke-12 dengan tema Democracy and Inclusivity.

"Kami juga ingin fokus terhadap isu perempuan, perdamaian, dan keamanan karena partisipasi perempuan menambah nilai pada perdamaian yang tercipta. Perempuan menggunakan kemampuan negosiasi yang lebih baik, kepekaan yang lebih baik, serta menciptakan kenyamanan yang lebih dalam masyarakat," kata Juma menambahkan.

Dia juga menyebut dalam upaya menciptakan perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan demokrasi, perempuan mempunyai pendekatan yang menumbuhkan kepercayaan, "Itulah mengapa kami menjadikan isu perempuan, perdamaian, dan juga keamanan sebagai satu agenda yang saling terkait."

Untuk isu anak muda, Kenya berdasar pada kondisi dunia, khususnya Afrika dan banyak negara berkembang. Negara-negara tersebut saat ini banyak mempunyai sumber daya manusia berusia muda.

Juma berpandangan jika tidak berfokus pada anak muda secara berkelanjutan, muncul kemungkinan bonus demografi yang sebelumnya menjanjikan justru menjadi suatu hal yang berisiko. Selain itu menimbulkan kekhawatiran bagi stabilitas dan kemakmuran.

"Maka kami fokus pada agenda anak muda untuk memberdayakan dan menjadikan mereka bagian dari agenda pertumbuhan," kata dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement