REPUBLIKA.CO.ID, BATU -- Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa mengatakan sedang menggagas program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Brantas Tuntas. Program ini ditunjukkan untuk memulihkan lingkungan terutama di bagian hilir Sungai Brantas.
Khofifah menjelaskan, aliran Sungai Brantas mengalir sepanjang 340 kilometer (KM) di Jatim. Alirannya terbentang dan melewati sekitar 17 kabupaten/kota. "Dari hulu sudah ada Saber Pungli (Sapu Bersih Pungut Sampah di Kali). Sementara dari hilir, Insya Allah ada se-Jatim sudah kita rapat teknis akan ada KKN Brantas Tuntas," kata Khofifah saat menghadiri acara Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS) 2019 di Desa Oro-oro Ombo, Kota Batu, Kamis (5/12).
Menurut Khofifah, Pemprov Jatim bersama delapan perguruan tinggi negeri di Jatim telah melakukan kerja sama terkait program Brantas Tuntas. Adapun perguruan tinggi tersebut antara lain Universitas Airlangga (UNAIR), Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dan Universitas Brawijaya (UB). Selanjutnya, juga dengan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN).
Khofifah berharap, Brantas Tuntas bisa dipadukan dengan program Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS). Jika ini terlaksana, maka keinginan menghasilkan sungai Brantas yang bersih dan sehat dapat tercapai.
Selain itu, Khofifah juga meminta masyarakat untuk terus mencintai sungai. Sungai harus diibaratkan sebagai beranda depan rumah dan bukan sebaliknya.
"Kalau rumah beranda belakangnya itu sungai, maka apa-apa jangan dibuang ke sungai. Tapi kalau rumah beranda depannya itu sungai, maka kita semua akan memberikan suasana yang indah dan nyaman. Dan pasti akan jaga sungai itu supaya sehat," kata Khofifah menegaskan.
Khofifah berpendapat, terdapat satu pemicu masalah utama dalam mengatasi persoalan sungai. Antara lain mengenai kultur atau budaya dari masyarakat sekitar. Pemerintah harus segera mulai melakukan edukasi kepada masyarakat yang paling bawah.
Kebiasaan masyarakat seperti membuang sampah atau popok ke sungai harus segera diubah. Pemerintah setidaknya perlu menyiapkan tempat sampah popok bayi dari kontainer demi mencegah kebiasaan tersebut. Lalu melakukan pembinaan dan penindakan bagi perusahaan yang membuang limbah ke sungai.
Program tempat sampah kontainer untuk popok sebelumnya telah diimplementasikan pemerintah Kota Batu dan Mojokerto. Sampah-sampah pokok tersebut kemudian diolah menjadi vas bunga dan kompos. Menurut Khofifah, solusi produktif ini perlu ditiru di kota dan kabupaten lainnya di Jatim.
Selain itu, Khofifah juga menyebutkan persoalan lain dalam menangani masalah sungai. Dalam hal ini perihal regulasi yang membutuhkan sinkronisasi baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk itu, ia berharap wilayah Gresik, Mojokerto dan Surabaya bisa menjadi triangle kota yang memiliki potensi besar terbentuknya wisata sungai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika