REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya tak perlu bersikap emosional terkait ada wacana amandemen UUD 1945. Ia menilai, sikap yang ditunjukkan Jokowi itu lantaran Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) tak komprehensif menjelaskan soal wacana amandemen.

"Pak Jokowi tidak harus menyampaikan pernyataan yang cenderung emosional menyikapi soal dinamika wacana dan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan kembali haluan negara," ujar Basarah di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Jumat (6/12).

Menurut Basarah, seharusnya Jokowi mendapat masukan yang komprehensif, terkait pandangan pandangan fraksi fraksi di MPR RI yang setuju untuk menghadirkan kembali haluan negara melalui amandemen terbatas. "Termasuk fraksi dari partai politik beliau sendiri yaitu PDI Perjuangan," ujarnya.

Adanya dinamika yang berkembang dalam masyarakat terkait amamdemen dinilai Basarah merupakan suatu kewajaran. Basarah pun mengkritik kinerja Kementerian Setneg yang dinilainya tak mampu mengumunikasikan wacana amandemen secara komprehensif. Sehingga, wacana amandemen yang muncul menjadi simpang siur.

"Kalau koodinasi ini berjalan baik, seharusnya tak perlu ada kesalahpaham kesimpangsiuran begitu yang tak kondusif ini," ujar Basarah.

Sebelumnya, Jokowi sempat menunjukkan resistensi terhadap wacana amandemen. Ia menyoroti wacana penambahan masa jabatan presiden, yang menurut dia dimunculkan karena ada pihak yang ingin menjerumuskannya hingga mencari muka kepadanya. Namun, ia enggan menyebut siapa pihak yang ingin menjerumuskannya dengan wacana itu.

"Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode. Itu, satu ingin menampar muka saya, kedua ingin cari muka, ketiga ingin menjerumuskan. Itu aja," ujar Jokowi saat berbincang dengan awak media Istana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12).

Jokowi menyampaikan, amandemen hanya diperlukan untuk urusan haluan negara. Namun, wacana yang muncul saat ini justru sebaliknya. Karena itu, menurutnya tak perlu dilakukan amandemen. Sebaiknya, pemerintah lebih berkonsentrasi menghadapi berbagai tekanan eksternal yang tak mudah diselesaikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika