REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan kasus penyelundupan motor Harley Davidson bekas dan sepeda Brompton dalam pesawat baru Airbus A330-900 menjadi ranah Bea Cukai untuk terus mengusut.

"Apakah sekadar pelanggaran adiministrasi atau ada unsur pidana, itu ranahnya Bea Cukai," ujar Alvin saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (6/12).

Alvin mengatakan keberadaan direksi dalam pengambilan pesawat baru merupakan hal yang lazim. Hal yang sama juga dilakukan maskapai lain saat mengambil pesawat baru dari pabriknya, bahkan dengan mengundang rekanan atau pejabat pemerintah terkait. Oleh karenanya, Alvin menegaskan dari sisi aspek penerbangan, penerbangan tersebut legal dan memenuhi semua peosedur perizinan penerbangan.

"Ini bukan masalah penerbangan tapi masalah pelanggaran peraturan kepabeanan," kata Alvin.

Alvin menyebutkan, dalam penerbangan, baik komersial maupun pengambilan pesawat baru tetap harus memenuhi persyaratan peraturan kepabeanan. Selain itu, Alvin menilai Kementerian BUMN juga tetap mendorong Garuda Indonesia mengikuti peraturan dan prosedur yang ditetapkan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Garuda itu kan perusahaan terbuka, ada aturan-aturan dari BEI dan OJK, peraturan itu harus dipatuhi agar tidak menjadi masalah baru," ucap Alvin.

Pengamat Penerbangan lainnya, Gerry Soejatman, menilai pembenahan Garuda Indonesia dimulai dari sisi pemimpinnya yakni dirut Garuda Indonesia. Selain dirutnya yang sudah dicopot, Gerry menilai perlu mendalami keterlibatan direksi lain.

"Dicari ini siapa saja yang terlibat, diserahkan ke pihak berajib untuk untuk investigasi karena ini bukan kewenangan Kementerian BUMN," kata Gerry.

Hasil investigasi menjadi acuan, lanjut Gerry, untuk Kementerian BUMN melakukan perombakan. Gerry mengatakan direksi Garuda Indonesia ke depan memerlukan figur yang memiliki integritas tinggi yang tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi.

"Dari seleksi awal juga penting, harus orang yang punya rencana kerja yang benar bukan-orang yang hanya buat heboh," ucap Gerry.

Gerry mengatakan tindakan tegas memang harus dilakukan jika benar adanya pelanggaran yang dilakukan direksi Garuda Indonesia. Gerry berharap dirut definitif segera diumumkan mengingat peran pelaksana tugas (plt) dirut yang terbatas.

"Yang penting dicarikan pengganti (dirut Garuda) secepatnya. Kalau Plt keputusan-keputusan strategis tidak bisa," kata Gerry menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika