REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR -- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) dan Dinas Pendidikan Cianjur, Jawa Barat mengeluarkan surat edaran ke setiap kecamatan dan sekolah untuk mencegah jatuhnya korban penipuan pegawai negeri sipil (PNS) mengatasnamakan pemerintah daerah.
"Beberapa hari lalu seorang guru honorer tertipu orang yang mengaku dari Badan Administrasi Kepegawaian Nasional yang memberikan surat undangan terkait pengangkatan korban sebagai PNS," kata Kepala BKPPD Cianjur Budi Rahayu Toyib di Cianjur Jumat (6/12).
Bahkan korban yang menerima surat panggilan palsu tersebut sudah mengirim uang senilai Rp 550 ribu ke rekening pelaku dan sempat datang ke Pemkab Cianjur, mempertanyakan SK yang dijanjikan pelaku.
"Seharusnya melihat format dan isi surat dapat diketahui palsu, namun bagi orang awam kemungkinan besar tidak tahu, sehingga dengan mudah tertipu," katanya.
Ia menjelaskan, palsunya surat tersebut terlihat dari kop surat lingkungan Setda, namun ditandatangani bupati, sudah terlihat tidak sesuai. Isi suratpun tidak mencerminkan surat resmi dari pemerintahan.
Sehingga untuk mencegah penipuan serupa, BKPPD akan mengirim surat ke setiap kecamatan dan desa guna disebarluaskan ke masyarakat jika penerimaan CPNS tidak berkaitan dengan pemkab, melainkan langsung pemerintah pusat.
"Seleksi CPNS baru akan dilakukan awal tahun dan prosesnya pun baru tahapan verifikasi data dan administrasi. Seleksi dilakukan langsung dengan sistem komputerisasi serta hasilnya berdasarkan passing grade," katanya.
Pihaknya mengimbau warga untuk tidak mudah terbujuk pihak yang menawarkan dapat meloloskan CPNS atau pengangkatan, terlebih ketika meminta sejumlah uang karena akan merugikan.
Kepala Disdikbud Cianjur Otong Zaenal Mutaqin mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi ke setiap sekolah di tingkat SD dan SMP terkait adanya modus penipuan tersebut.
Pihaknya meminta tenaga honorer di setiap wilayah untuk melaporkan jika ada pihak yang menjanjikan mereka untuk diangkat sebagai PNS dan menjamin kelulusan saat melakukan seleksi.
"Hingga saat ini dan tahun depan belum ada formasi untuk penerimaan PNS dari guru, sedangkan PPPK saja belum mendapat SK, sehingga kami imbau seluruh guru honorer tidak mudah percaya dengan oknum yang menjanjikan apapun," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika