Sabtu 07 Dec 2019 04:30 WIB

Demokrat: Tak Perlu Amandemen UUD Hadirkan Haluan Negara

Demokrat melihat amandemen UUD 1945 belum pas untuk dilakukan.

Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/12).
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai saat ini tidak perlu amendemen UUD 1945 untuk menghadirkan haluan negara. Menurut Syarief, haluan negara cukup dengan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

"Demokrat tetap memiliki prinsip bahwa amendemen ini belum pas untuk dilakukan penyempurnaan karena cukup. Kami berpengalaman dalam 10 tahun pemerintahan," kata Syarief dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI di Jakarta, Jumat.

Baca Juga

Kalau mengikuti pasal per pasal dalam UU No. 25/2004, menurut dia, sudah cukup untuk implementasi dan memenuhi ekspektasi rakyat karena sudah tertuang semua di dalam UU tersebut.

Menurut dia, dalam aturan UU tersebut, visi dan misi Presiden harus diikuti para kepala daerah sehingga lebih baik menghadirkan haluan negara sebaiknya dalam sebuah UU bukan dengan amendemen UUD. "Kami melihat RPJMP, RPJP, dan RKP yang sudah dituangkan secara terurai bisa membantu Presiden dan para kepala daerah," ujarnya.

Ia menyarankan langkah terbaik untuk menghadirkan haluan negara melalui UU yang harus disempurnakan.

Namun, menurut dia, MPR RI masih membuka ruang seluas-luasnya apabila masyarakat menginginkan perubahan melalui Ketetapan MPR RI.

"Pimpinan MPR RI selama ini sudah melakukan road show, kita harus lakukan secara sinergi dan paralel. Saya akhir-akhir ini lebih banyak konsen pada perguruan tinggi dan pemerintah daerah karena di sana gudangnya para teknokrat yang bisa memberikan begitu banyak alternatif," katanya.

Menurut dia, Demokrat tidak tabu dalam hal penyempurnaan UUD 1945 kalau memang dinilai masih ada yang kurang sempurna dalam pasal-pasal di dalamnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement