REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo meminta kepada penyuluh KB untuk bisa memberikan sosialisasi tentang berbagai program dengan cara baru yang sesuai era milenial.
"Penyuluh KB harus dapat memiliki inovasi dan terobosan serta meningkatkan kemampuan advokasi dan komunikasi yang adaptif untuk dapat menyasar atau membidik generasi Millenial dan Zillenial," kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (6/12).
Hasto mengatakan bahwa seluruh penyuluh KB harus mendukung adanya rebranding BKKBN dengan menyosialisasikan tagline yang sesuai dengan filosofi rebranding. Dalam waktu dekat BKKBN akan mengumumkan perubahan wajah baru lembaga tersebut yang mengubah berbagai aspek agar bisa memberikan sosialisasi mengenai program kependudukan dan keluarga berencana kepada generasi muda.
Hasto juga menegaskan akan membantu penyuluh dalam peningkatan karier, terutama dalam penetapan angka kredit dan kebutuhan lainnya untuk penigkatan karier seluruh PKB DKI Jakarta. "Birokrasi harus lebih cepat dan dapat memangkas prosedur-prosedur yang rumit. Silahkan manfaatkan BKKBN untuk kebutuhan yang belum terpenuhi. Pejabat tidak boleh mencari uang dari profesinya. Saya sangat butuh sekali belajar bersama para PKB dan siap hadir pada acara-acara di DKI terkait program-program BKKBN," kata Hasto.
BKKBN mengadakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Penyuluh KB Provinsi DKI Jakarta yang dihadiri oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, beserta jajaran pejabat lainnya.
Hasto berharap dengan adanya Perjanjian Kinerja Penyuluh KB DKI Jakarta dapat membantu BKKBN mencapai target padaTahun 2020 yaitu untuk penurunan angka total fertility rate (TFR) menjadi 2,26, peningkatan pemakaian kontrasepsi modern menjadi 61,78, penurunan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi menjadi 8,6 persen, peningkatan age specific fertility rate usia 15-19 tahun menjadi 25, serta peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) menjadi 53,57 dan median usia kawin pertama menjadi 21,9 tahun.
Menurut Survei Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah (SKAP) untuk program KKBPK tahun 2019 menunjukkan capaian yang memprihatinkan. Tercatat hanya satu dari lima sasaran strategis program KKBPK tahun 2019 yang dapat memenuhi bahkan melampaui target.
enggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dapat mencapai 24,6 persen dari target 23,5 persen. Angka kelahiran total yang diharapkan turun menjadi 2,28 per WUS usia 15-19 tahun, justru menunjukkan peningkatan menjadi 2,45.
Begitu pula dengan penggunaan kontrasepsi modern yang turun menjadi 54,97 persen dari tahun sebelumnya 57 persen. Tingkat putus pakai menunjukkan angka yang sama dengan capaian SDKI 2017 sebesar 29 persen, meningkat 4 persen dari tahun 2018. Selain itu capaian unmet need tidak bergerak di angka 12,1 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika