REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Polisi Paris bentrok dengan aktivis rompi kuning yang ikut bergabung dalam unjuk rasa perubahan sistem pensiun. Unjuk rasa ini memblokir tol dan kereta yang mengganggu lalu lintas dan transportasi di akhir pekan.
Beberapa ribu pengunjuk rasa rompi kuning melakukan pawai dari kompleks Kementerian Keuangan di Sungai Seine ke arah tenggara Paris. Para aktivis itu menuntut pemerataan ekonomi yang selama satu tahun terakhir ini mereka dorong.
Kini mereka juga menuntut pemerintah Prancis menghentikan rencana perubahan sistem pensiun. Pada Ahad (8/12) sebagian besar pengunjuk rasa menggelar aksinya dengan damai.
Akan tetapi beberapa di antara mereka melempari dan mendorong polisi anti huru-hara. Hal itu yang memicu polisi melepaskan tembakan gas air mata.
Para pengunjuk rasa tampaknya didorong oleh demonstrasi terbesar di Prancis beberapa tahun terakhir. Unjuk rasa ini digelar pada Kamis (5/12) untuk menentang langkah pemerintahan Presiden Emmanuel Macron dalam merancang ulang sistem pensiun.
Dalam unjuk rasa yang memasuki hari ketiga ini. Wisatawan dan orang-orang yang ingin berbelanja kesulitan untuk mendapatkan transportasi karena stasiun-stasiun subway ditutup.
Supir truk menggelar aksi mereka dengan mengganggu lalu lintas jalan tol dari tenggara sampai barat laut Provinsi Normandy. Mereka memprotes kenaikan pajak bahan bakar. Pajak bahan bakar juga pemicu gerakan rompi kuning satu tahun yang lalu.
Perlawanan-perlawanan terhadap kebijakan pemerintah ini mengancam kepresidenan Macron. Presiden mengatakan reformasi 42 rencana pensiun khusus akan membuat sistem pensiun nasional lebih adil dan berkelanjutan.
Pemerintah mengatakan mereka tidak akan menaikan usia pensiun yang kini ditetapkan 62 tahun. Tapi reformasi diperkirakan akan memasukkan syarat dan kondisi yang membuat orang bekerja lebih lama lagi.
Para pekerja di kategori-kategori khusus seperti transportasi menjadi pekerja yang paling menentang rencana itu. Saat ini mereka mendapat pensiun sebelum usia 62 tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika