REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kulon Progo Muhtarom Asrori meminta pemerintah setempat menghentikan program bedah rumah yang dianggarkan melalui APBD kabupaten. Anggaran tersebut diminta dialihkan untuk penguatan sektor riil bagi warga kurang mampu.

Muhtarom mengatakan anggaran bedah rumah atau rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) bersumber dari APBDes, APBD kabupaten, APBD provinsi, dan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR. "Kami mengusulkan agar anggaran bedah rumah melalui APBD kabupaten dihapus dan dialihkan ke penguatan sektor riil dan percepatan pembangunan infrastuktur objek wisata. Khususnya jalan-jalan menuju objek wisata yang dikelola oleh pemerintah desa atau pelaku wisata," katanya pada Ahad (8/12).

Ia mengatakan bedah rumah tidak akan menyelesaikan angka kemiskinan di Kulon Progo yang mencapai 18,34 persen atau tertinggi di DIY. Selama ini, program bedah rumah tidak diikuti dengan modal usaha atau modal kerja bagi warga yang rumahnya dibedah.

"Ternyata warga yang mendapat bantuan bedah rumah itu tidak hanya usia tua tapi juga usia produktif. Ketika warga yang mendapat bantuan tersebut masih usia produktif harus dibarengi dengan modal usaha, sehingga angka kemiskinan akan terkurangi," katanya.

Lebih lanjut Muhtarom mengatakan kalau tidak bisa menyertakan modal usaha, untuk sementara bedah rumah diberhentikan terlebih dahulu. Anggaran dialihkan untuk modal usaha bagi warga yang memiliki usaha.

"Kalau masyarakat kurang mampu mendapat bantuan modal usaha, maka untuk membuat rumah hal yang kecil. Sejauh ini, masalah kemiskinan di Kulon Progo masih tinggi karena bedah rumah tidak diikuti bantuan modal usaha atau modal kerja," katanya.

Hal yang sama diungkapkan anggota Fraksi PAN DPRD Kulon Progo Sarkowi. Menurutnya untuk sementara pemkab menghentikan program bedah rumah dan dialihkan untuk modal usaha bagi masyarakat usia produktif tapi kurang mampu.

Ia mengusulkan program bedah rumah dihentikan selama tiga tahun ke depan. Anggaran dialokasikan kepada masyarakat yang memiliki usaha dan mengembangkan desa wisata. "Kami minta ada program pemberdayaan masyarakat di sektor riil, bagi warga miskin yang usia produktif," tutur Sarkowi.

Jumlah RTLH di Kulon Progo mencapai 14 ribu unit. Setiap tahun, jumlah RTLH yang diperbaiki sebanyak 500 unit dengan bantuan Rp 15 juta per unit. Namun program tersebut belum mampu menurunkan angka kemiskinan di Kulon Progo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika