REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perombakan direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dinilai dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja maskapai pelat merah tersebut. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan dapat memilih direksi yang bisa meningkatkan pelayanan Garuda terhadap konsumen.
Dewan Komisaris Garuda dan Menteri BUMN Erick Thohir telah memberhentikan beberapa anggota direksi Garuda, akhir pekan lalu. Pemberhentian ini merupakan tindak lanjut atas adanya penyelundupan sepeda motor Harley Davidson dan sepeda Brompton dalam pesawat baru yang didatangkan Garuda.
Pengamat penerbangan yang juga Presiden Direktur Aviatory Indonesia Ziva Narendra Arifin mengatakan, pemerintah harus mencari sosok di reksi Garuda Indonesia yang memahami lingkup industri pelayanan. Menurut dia, perbaikan layanan menjadi hal krusial karena Garuda merupakan maskapai milik negara dan perusahaan terbuka.
Apakah direktur Garuda harus punya latar belakang penerbangan? "Tentu tidak, tapi memahami mengenai lingkup industri pelayanan. Kalau sudah paham service industry, paling tidak sudah memiliki fondasi yang kuat," kata Ziva, Ahad (8/12).
Menurut dia, Garuda dalam beberapa waktu terakhir telah melakukan perubahan model bisnis cukup signifikan. Namun, inovasi itu belum mampu membuahkan hasil positif, hingga menurunkan penjualan tiket, minat konsumen, dan sisi pelayanan. Akibatnya, kinerja keuangan Garuda menurun.
Faktor global juga jadi penyebab. "Banyak sekali maskapai negara yang lagi susah, biaya operasional naik. Ini karena kompetisi juga," katanya.
Ziva cukup yakin kinerja Garuda Indonesia membaik apa bila pemerintah selaku pemegang saham mampu melakukan perombakan direksi. Dia pun menilai para menteri di kabinet baru Presiden Joko Widodo mampu bertindak cepat dan tegas.
Terkait kasus penyelundupan, ia menilai masalah ini menjadi kesempatan bagi Kementerian BUMN untuk benar-benar mengkaji dan memilih sosok tepat sebagai direktur utama Garuda. "Karena beberapa pengangkatan terakhir ujungnya tidak enak, khususnya periode terakhir. Bahkan, ada beberapa kasus yang sampai ke meja hijau," kata Ziva.
Pesawat Garuda Indonesia dan beberapa maskapai lainnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Pengamat penerbangan Gerry Soejatman menilai perombakan di reksi bisa menjadi ujung tombak dalam memperbaiki kinerja Garuda. "Kalau memang butuh diubah direksinya karena keterlibatan atau kelalaian dalam mencegah abuse of power, ini langkah yang positif," ucapnya.
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno berpendapat, Garuda butuh orang-orang yang memiliki lintas kompetensi serta mau belajar segala hal. Artinya, kata dia, sosok pemimpin direksi yang ahli dalam kompetensi finansial mau belajar hal-hal teknis penerbangan, begitu pula mereka yang jago dalam hal teknis, mau belajar finansial dan bisnis penerbangan. "Namun, jangan lupakan aspek pelayanan. Yang namanya sektor transportasi itu bicara pelayanan dan keselamatan, katanya.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga memastikan, keputusan pemberhentian sementara waktu beberapa anggota direksi Garuda tidak akan mengganggu operasional penerbangan, termasuk dalam menghadapi peak season liburan Natal dan tahun baru (Nataru) 2020. Arya mengatakan, kebijakan operasional Garuda Indonesia pasca-pember hentian sejumlah direktur akan ditangani oleh manajemen yang masih ada.
Kementerian BUMN berharap mereka dapat menangani isu-isu operasional sampai struktur direksi kembali terisi penuh. "Level di bawah BOD (board of directors) kanmasih berjalan dengan baik, jadi diharapkan operasional Garuda akan tetap berjalan," ujarnya, Ahad.
Kebijakan operasional untuk menghadapi Nataru pun diyakini dapat tertangani dengan baik. Sebab, direksi dan staf Garuda Indonesia sudah membuat peren canaan menghadapi liburan panjang akhir tahun sejak jauh-jauh hari. (novita intan/adinda prtanka/antara, ed:satria kartika yudha)
Ikuti Whatsapp Channel Republika