jatimnow.com - Musem Hak Asasi Manusia (HAM) pertama di Indonesia dibangun di Kota Batu. Peletakan batu pertama Museum HAM Omah Munir di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu itu dilakukan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Peletakan batu pertama pada Minggu (8/12/2019) itu juga dihadiri Ketua Komnas HAM RI Akhmad Taufan Damanik, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, istri almarhum Munir Suciwati, perwakilan kompolnas, LPKS dan beberapa Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jatim.
Gubernur Khofifah menyebut, Museum HAM Munir bisa menjadi literasi dan edukasi demokrasi dan HAM bagi masyarakat luas. Masyarakat bisa mengetahui bagaimana sejarah perjalanan demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia. Penyajiannya bisa dilakukan secara komprehensif melaui digital IT khususnya dengan augmanted reality.
"Keberadaan Museum HAM Munir menjadi bagian penting sebagai penyampai informasi, edukasi, literasi sekaligus unsur rekreasi, karena didesain dengan museum digital menggunakan augmanted reality," terangnya.
Ia menambahkan, Museum HAM Munir juga menjadi bagian untuk memanggil memori semua orang tentang Universal Declaration of Human Rights. Banyak sudut pandang tentang HAM yang akan memperkaya museum itu.
_1.jpg)
Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu menyatakan, keberadaan Museum HAM Munir juga menguatkan Kota Batu menjadi salah satu destinasi wisata edukasi demokrasi dan HAM selain alam dan sentra wisata lainnya. Museum ini menunjukkan bahwa Kota Batu menjadi salah satu referensi utama bagi pembangunan yang berkeadilan dan terbaik, khususnya terkait pemerataan kesejahteraan dan rendahnya kemiskinan.
Pemprov Jatim juga akan mendukung keberadaan Museum HAM Munir agar museum tersebut multi fungsi. Salah satunya membantu dalam pemberdayaan pembangunan melalui APBD Provinsi Jawa Timur. Dikatakannya, untuk lahan yang dipergunakan merupakan aset Pemkot Batu, sedangkan support yang diberikan Pemprov Jatim adalah dalam pembangunannya.
"Sedangkan mekanisme pengelolaanya agar optimal dan memberi manfaat yang besar setelah bangunan ini selesai," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM RI Akhmad Taufan Damanik menuturkan, demokrasi dan keterbukaan ekonomi tanpa norma HAM percuma, di mana tidak akan mencapai cita-cita Pancasila di Sila ke-5 yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
"Keberadaan museum ini meyakinkan masyarakat bahwa Indonesia bisa menjadi model di mana budaya dan nilai agama serta HAM bisa bersatu padu dalam membangun keadilan yang beradab," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika