Keberadaan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB - KUMKM) masih sangat diperlukan untuk pengembangan KUMKM dan masih efektif. Setidaknya hal ini terlihat dari hasil kajian efektivitas penyaluran dana bergulir mendukung pengembangan permodalan KUMKM dengan sebaran responden pelaku KUMKM penerima dana bergulir di enam provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bali, Lampung.
Manfaat pinjaman dana bergulir untuk koperasi dan end user penerima dana bergulir dari hasil kajian tersebut cukup tinggi. Hal ini dapat diukur dari peningkatan aset, modal kerja, omzet, laba, jumlah anggota (untuk koperasi) dan tenaga kerja. Dilihat dari adanya peningkatan kinerja KUMKM setelah mendapatkan dana bergulir, hal ini menunjukkan LPDB-KUMKM keberadaannya masih diperlukan.
Kajian ini sendiri bukan dilakukan oleh LPDB-KUMKM tetapi oleh pihak lain agar hasilnya independen dan terukur. Teuku Syarif MS, Peneliti Ahli Utama Kementerian Koperasi dan UKM, dipercaya untuk melakukan kajian itu selama kurun waktu 9 bulan (Februari - November 2019) dengan melibatkan 230 mitra LPDB-KUMKM di enam provinsi.
Kehadiran LPDB-KUMKM dalam menyalurkan dana bergulir berdasarkan kajian ternyata juga mempengaruhi tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan penerima dana bergulir. UKM Center Universitas Indonesia dipercaya melakukan kajian tersebut yang dilakukannya selama 5 bulan (Februari - Juni 2019).
"Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Salah satu program intervensi yang diberikan adalah melalui penguatan modal usaha melalui penyaluran dana bergulir oleh LPDB-KUMKM. Karenanya, perlu adanya indikator untuk mengukur keberhasilan program penyaluran dana bergulir," tutur Wulan, peneliti dari UKM Centre UI.
Wulan memaparkan hasil kajiannya yang menyebutkan nilai indeks kesejahteraan individu untuk end-user LPDB-KUMKM dari sampel empat wilayah (Semarang, Denpasar, Lampung, Surabaya) sebesar 0,83. Itu berarti tingkat kesejahteraan individu end-user LPDB-KUMKM dari dimensi kesehatan, pendidikan dan standar hidup sangat baik.
Sementara indeks kebahagiaan untuk keseluruhan sampel menunjukkan peningkatan dari 3 tahun lalu yang sebesar 77 menjadi 81 di masa kini dan 84 di 3 tahun mendatang. Prioritas hidup adalah kesejahteraan, keharmonisan, dan kesehatan keluarga. Kepemilikan tabungan menjadi salah satu dari 10 prioritas teratas.
Kajian yang dilakukan dalam satu tahun terakhir tersebut tidak hanya itu. Ada juga kajian Inovasi Koperasi Indonesia sebagai perkuatan strategi pengembangan koperasi dalam memperkuat perekonomian di Indonesia yang dipresentasikan Novita Puspasari, peneliti dari KOPKUN Institute yang dilaksanakan selama 3 bulan (September - November 2019).
Sedangkan Survei Kepuasan Mitra dan Calon Mitra LPDB-KUMKM Tahun 2019 yang dilaksanakan internal LPDB-KUMKM dengan mengacu Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2017, dilaksanakan selama 5 bulan (Agustus - Desember 2019).
Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM Iman Pribadi, mengatakan, kajian-kajian itu perlu dilakukan karena ternyata selama 11 tahun berjalan, LPDB-KUMKM belum mengetahui efektivitas keberhasilan penyaluran dana bergulir dengan indeks yang terukur. Dengan adanya hasil-hasil kajian tersebut menjadi dasar bagi LPDB-KUMKM untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan pelayanan pengelolaan dana bergulir sebagai perkuatan permodalan koperasi dan UMKM di masa mendatang.
"Selama ini kita belum pernah tahu dan melihat kebutuhan end user, seberapa efektif dana bergulir ini. Oleh karenanya, semua ini harus dikaji ulang. Dan, untuk tiga kajian itu yang pertama kalinya dilakukan, sementara Survey Kepuasan Mitra dan Calon Mitra LPDB-KUMKM itu rutin tiap tahun dilakukan," kata Iman, usai menutup kegiatan Sosialisasi Hasil Kajian LPDB-KUMKM dengan tema “Inovasi dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM”, dalam siaran persnya (9/12/2019).
Kajian ini, sambungnya, juga penting karena menurut arahan Presiden Joko Widodo melalui Menteri Koperasi dan UKM, pembiayaan untuk sektor KUMKM harus pada satu pintu pembiayaan, satu kebijakan. Agregasi pembiayaan ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih antara program LPDB-KUMKM, program pemerintah, dan CSR BUMN. Karena lebih terfokus, dengan langkah ini bisa mendorong UMKM naik kelas, memiliki daya saing, dan UMKM dapat masuk ke dalam rantai pasar global.
"Karena begitu penting, maka kajian-kajian seperti ini ke depan akan rutin dilakukan, minimal dua tahun sekali,” ujarnya.
Direktur Keuangan LPDB - KUMKM, Ahmad Nizar, berharap kajian yang dipaparkan dalam kegiatan ini mampu melihat titik perbaikan layanan LPDB-KUMKM sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang diamanatkan melakukan pengelolaan dana bergulir, sehingga tri-sukses LPDB-KUMKM yang meliputi Sukses Penyaluran, Sukses Pemanfaatan dan Sukses Pengembalian dapat tercapai maksimal.
"Dengan kajian ini, kami terbuka untuk menerima masukan dalam hal perbaikan dan penyempurnaan proses layanan pengelolaan dana bergulir di LPDB-KUMKM, sehingga lembaga ini diharapkan menjadi solusi pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM di Indonesia. Output dari kegiatan ini diharapkan dapat diimplementasikan melalui program sinergisitas LPDB-KUMKM tahun 2020," katanya.
Menurutnya, kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan informasi terkini mengenai layanan LPDB-KUMKM sebagai BLU penyalur dana bergulir, beserta masukan dan perbaikan layanan dengan mengacu hasil indeks kepuasan serta indeks kesejahteraan dan kebahagiaan.
Ketua Dewan Pengawas LPDB-KUMKM, Alexander Zulkarnain, mengapresiasi adanya kajian-kajian tersebut yang lalu disosialisasikan kepada para stakeholder, akademisi, dan pelaku KUMKM. Karena disadari, untuk peningkatan percepatan dan kualitas pinjaman dana bergulir diperlukan usaha perbaikan layanan serta peningkatan kerjasama antara LPDB-KUMKM dengan berbagai instansi.
"Ini untuk menunjukkan seberapa baik LPDB melakukan pelayanan dengan standar ukuran paling maksimal. Diharapkan ke depannya, LPDB lebih baik lagi kinerjanya, dan target-target pencapaian penyaluran dana bergulir sesuai harapan," tukasnya.
www.swa.co.id
Ikuti Whatsapp Channel Republika