REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah daerah otonomi Xinjiang membantah laporan tentang pembatasan terhadap kebebasan umat beragama Islam dan adanya pembongkaran masjid. Wakil Ketua Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang, Erkin Tuniyaz, justru mengatakan hal berbeda dari laporan yang beredar dan kenyataan di sana.
"Klaim-klaim ini benar-benar membingungkan yang benar dengan yang salah, karena menghormati dan melindungi kebebasan berkeyakinan adalah kebijakan dasar negara China," kata Tuniyaz, dilansir di Associated Press of Pakistan, Selasa (10/12).
Hal ini kemudian dipertegas oleh Ketua Daerah Otonomi Xinjiang Uygur, Shohrat Zakir. Ia mengatakan, pemerintah Beijing melindungi kegiatan keagamaan normal dari para penganutnya dan melakukan upaya besar untuk memperbaiki kondisi tempat keagamaan mereka.
"Kami melindungi kegiatan dan kebutuhan keagamaan normal penganutnya, dan melakukan upaya untuk memperbaiki kondisi tempat keagamaan dan kegiatan mereka," kata Zakir, yang bersama empat pejabat lokal Xinjiang lainnya di Beijing, Senin (9/12).
Ia mengatakan masjid-masjid di Xinjiang telah dilengkapi dengan kebutuhan dasar, seperti air yang mengalir, listrik, gas alam, dan fasilitas baru seperti layar LED, AC, fasilitas air minum, penutup sepatu, dan dispenser otomatis. Selain itu, menurutnya, para ulama menerima tunjangan bulanan sebesar 1.000 hingga 5.000 yuan. Di samping itu, mereka juga memiliki perlindungan asuransi kesehatan, asuransi hari tua, asuransi penyakit serius, dan asuransi kecelakaan.
Di Xinjiang, ada lebih dari 24 ribu masjid. Rata-rata sebuah masjid digunakan untuk setiap 530 Muslim. Terkait upaya memerangi dan mencegah terorisme, ia mengatakan bahwa hal itu dilakukan karena pasukan separatis, teroris dan ekstremis melancarkan ribuan serangan teroris di Xinjiang dari 1990 hingga akhir 2016.
Menurutnya, mereka membunuh warga biasa dan para pemimpin agama, membahayakan keamanan publik, menyerang organ-organ pemerintah, dan merencanakan kerusuhan. Karena itulah, kata dia, pusat pelatihan dan pendidikan vokasi dirancang oleh pemerintah China untuk menyelamatkan mereka yang melakukan kejahatan ringan atau pelanggaran.
Namun demikian, ia menambahkan selama tiga tahun terakhir tidak ada serangan teroris yang kejam yang terjadi di Xinjiang. Ia juga memberikan statistik tentang kemajuan yang ditandai dalam perekonomian dengan bantuan dukungan keuangan dari pemerintah pusat serta reformasi di sana. Zakir juga menyebut tentang terciptanya peluang kerja, pendidikan dan fasilitas kesehatan kepada masyarakat setempat di Xinjiang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika