REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Abdul Haris dan jajaran menemui Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Selasa (10/12). Abdul Haris menyebut jajaran sivitas akademika UIN Malang menyampaikan gagasan peta jalan atau roadmap implementasi ekonomi syariah di Indonesia.
Menurut Haris, ada dua konsentrasi yang perlu digenjot dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. "Yaitu pengembangan ekonomi syariah di pedesaan dan melalui pesantren," ujar Haris di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/12).
Haris mengatakan, pesantren memiliki peran dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Karenanya, jika peran pesantren dimaksimalkan untuk agen perubahan, akan memberikan dampak signifikan bagi ekonomi syariah.
"Ini akan amat sangat membantu pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan, tidak menjadi bertentangan dengan usaha-usaha konvensional tetapi ini akan saling melengkapi," ujarnya.
Begitu halnya pengembangan ekonomi syariah di masyarakat pedesaan, Haris meyakini mampu mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, Haris pun menilai perlunya mengembangkan produk halal yang potensinya belum semua terekspos. Hal ini membuat Indonesia lebih banyak menjadi konsumen halal, dan bukan produsen halal.
"Kita lebih banyak menjadi bangsa yang menikmati, tidak memproduksi. Justru, yang memproduksi itu negara-negara yang selama ini disebut sebagai negara sekuler. Ini kan terbalik gitu, misalnya Australia dan sebagainya,"ujar Haris.
Karena itu, dalam diskusi tersebut, Wapres dan UIN Malang memiliki keinginan untuk membalikkan kondisi tersebut. UIN Malang ingin berkontribusi untuk mengembangkan produk halal.
Sebab, perguruan tinggi menjadi salah satu strategi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.
"Kalau UIN Mualana Malik Ibrahim sudah mulai. Jadi, ada program yang terintegrasi tridharma itu, penelitian, pendidikan, dan pengabdian. Yang pengabdian itu dilakukan di masyarakat diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa. Mulai dari desa-desa yang dekat dengan kampus kita kembangkan beberapa usaha kecil," ujarnya.
Sebab menurutnya, perguruan tinggi memiliki potensi yang dikembangkan untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.
"Kalau kita kalkulasi sebetulnya masih banyak potensi yang belum dieksplor. Jadi, kalau kita kuantifikasikan kira-kira baru 37 persen, selebihnya itu belum. Kalau ini seluruhnya dieksplor maka luar biasa," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika