REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) KH Said Aqil Siradj mengatakan, tantangan Indonesia saat ini dan ke depan bukan hanya toleransi soal agama. Ia memandang masalah ekonomi juga menjadi tantangan terbesar.

"Kesenjangan dan ketidakadilan masih terjadi di mana-mana," kata Kiai Said di Jakarta, Selasa.

Kiai Said menceritakan pengalamannya ketika berkunjung ke daerah pertambangan. Ia merasa miris ketika melihat kemiskinan penduduk yang tinggal di sekitar daerah pertambangan.

"Bayangkan itu, mereka hidup di sekitar daerah tambang tapi miskin," ujarnya.

Ke depan, menurut Kiai Said, pemerintah harus bisa mengurangi kesenjangan ini melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil. Ia mengingatkan bahwa kemiskinan juga dapat memantik gerakan radikalisme.

"Kesenjangan, kemiskinan, dan kebodohan akan memicu gerakan-gerakan radikalisme, para konglomerat juga harus peduli dengan orang kecil,” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Dewan Pengarah BPIP, Sudhamek. Dia berharap, ke depan pemerintah menelurkan kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong tumbuhnya UMKM.

"UMKM ini menjadi salah satu faktor yang menciptakan pemerataan ekonomi. Meski kecil, tapi usaha ini bisa menyerap banyak tanaga kerja,” ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Try Sutrisno mengingatkan agar nilai-nilai yang ada dalam Pancasila mesti menjadi pegangan Indonesia. Ia menjelaskan bahwa para pendiri bangsa sudah merumuskan semua nilai-nilai universal itu ke dalam lima sila Pancasila mulai sikap toleran hingga kerjasama.

“Sayangnya, saat ini yang menonjol itu kepentingan pribadi, kelompok, dan bangsa. Ini tantangan yang harus kita atasi,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika