REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menjawab terkait tuduhan media asing, soal banyaknya sapi bantuan pemerintah tahun 2018 yang mati dan malnutrisi.

"Tidak benar kalau dikatakan banyak mati. Semua dalam kondisi baik. Data kita malah populasi meningkat 5 persen dari populasi awal. Ada kelahiran 130 ekor", jelas Sugiono, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen PKH di Kementan, Selasa (10/12)

Sugiono menyampaikan sapi indukan Brahman Cross bantuan Pemerintah sebanyak 2.652 ekor disebar di 15 provinsi pada tahun 2018, dan telah berkembangbiak dengan baik. Menurutnya saat ini populasinya mencapai 2.782 ekor.

Lebih lanjut Sugiono merinci pertumbuhan terjadi di semua provinsi penerima bantuan kecuali Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Bengkulu mencatat penambahan jumlah hingga 21 persen dari 95 ekor (115 ekor), Sumatera Barat meningkat 20 persen dari jumlah awal 110 ekor, dan saat ini di Propinsi Riau sebesar 50 ekor.

Sementara di Provinsi Kepulauan Riau, Sugiono menyampaikan bahwa memang ada pengurangan jumlah sapi indukan bantuan Pemerintah sebanyak 16 ekor dari jumlah awal 150 ekor. Hal ini terjadi antara bulan Januari-Juni 2019, dan disebabkan oleh kemarau yang panjang.

"Secara umum di 130 kelompok ternak dan 12 UPTD pada15 provinsi dalam kondisi baik. Memang ada yang body condition score (BCS) rendah, namun itu dibawah 2 persen", tambahnya.

Pemerintah menjaga dan mengawasi pertumbuhan sapi bibit ini, bahkan tim investigasi diturunkan bila ada kematian. Ditjen PKH bersama dinas memanfaatan limbah pertanian yang ada di wilayah distribusi, penanaman hijauan pakan ternak, dan pemberian pakan yang baik pada sapi indukan ini.

"Pembinaan dan pendampingan khusus pemerintah pusat, daerah, Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) bekerjasama dengan pihak Australia untuk memastikan kondisi sapi bantuan tetap dalam kondisi baik" pungkas Sugiono.