REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perwakilan warga dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta mempertanyakan janji Gubernur DKI Anies Baswedan, tentang pengoperasian kembali becak. Gubernur juga diminta menyediakan angkutan lingkungan lingkungan lain jika becak dianggap sudah tidak bisa lagi 'dihidupkan'.

"Kita minta kepastian, jangan janji-janji melulu, kapan, tanggal berapa, bulan berapa tahun berapa, becak bisa masuk ke area pariwisata," kata Koordinator Becak, Rasdullah saat diskusi peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) internasional di Lapangan Krapu, Pademangan, Jakarta Utara, Selasa (10/12).

Rasdullah menjelaskan warga pemilik becak sudah bekerja keras menertibkan becak di Jakarta. Saat ini becak, kata dia, sudah bisa diatur dan telah tertata dengan rapi. "Kendala ada peraturan daerah (Perda) yang masih menghalangi becak, kita minta itu menjadi pertanggung jawaban gubernur," tegasnya.

Rasdullah mengungkapkan sejumlah alasan yang mendukung pemintaan itu, karena angkutan becak sudah dikatakan sebagai transportasi ramah lingkungan. Namun, jika becak sudah tidak bisa lagi 'dihidupkan', ia menyarankan sebaiknya diganti menjadi Angling atau angkutan lingkungan.

"Lengkapnya Angling Darma atau angkutan lingkungan dari masyarakat," kata Rasdullah.

Peringatan hari HAM Internasional di Jakarta diinisiasi oleh Urban Poor Consortium (UPC), jejaring rakyat miskin Indonesia (Jerami) dan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta. Sementara itu, pendamping JRMK, Gugun Muhammad mengatakan diskusi Hari HAM tersebut bagian dari evaluasi kontrak politik dari dua tahun kepemimpinan Anies Baswedan.

"Kontrak politik dengan Anies Baswedan, sekarang sudah berjalan dua tahun, sekalian setiap tahun kita melakukan evaluasi, sudah sejauh mana perkembangan yang sudah dilakukan," jelas Gugun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi pertanyaan warga itu dengan meminta waktu untuk dibahas tersendiri. "Nanti kita bahas bersama-sama, saya tidak jawab dulu sekarang," kata Anies.

Ikuti Whatsapp Channel Republika