REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta pengelolaan dana iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) dikelola dan diinvestasikan secara hati-hati. Hal ini kata Ma'ruf, agar dana BPJS TK memberikan manfaat yang optimal kepada para peserta.

Itu disampaikan Kiai Ma'ruf saat menerima Direktur Utama BPJS TK Agus Susanto dan jajaran, Rabu (11/12). Menurut Agus, dalam kesempatan itu, ia melaporkan jumlah dana peserta BPJS TK hingga Oktober 2019 mencapai Rp 413 triliun.

"Arahan bapak wapres agar dana para peserta ini diinvestasikan dengan prinsip penuh kehati-hatian dengan resiko yang terkelola namun dengan manfaat yang optimal kepada para peserta," ujar Agus di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.

Agus juga melaporkan update perkembangan BPJS TK sejak lima tahun bertransformasi. Menurutnya, hingga kini jumlah tenaga kerja yang telah terlindungi dan terdaftar di BPJS TK sebesar 52 juta atau 59 persen dari total populasi tenaga kerja yang eligible.

Namun demikian, Agus menilai 41 persen para pekerja yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS TK menjadi tantangan BPJS TK. Karena itu, BPJS TK akan memperluas jumlah kepesertaan BPJS TK.

Ini kata dia, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin untuk terus memberikan manfaat kepada para peserta.

"Sayang sekali kalau manfaat ini hanya bisa dinikmati atau didapatkan oleh para peserta, namun masih banyak yang belum jadi peserta, menjadi tantangan ini para peserta ini harus mengiur, sementara masih banyak yang para pekerja yang meng-iur jaminan BPJS TK belum jadi prioritas," ujar Agus.

Selain itu, Agus juga menyebut Wapres Ma'ruf berharap kontribusi BPJS Ketenagakerjaan (TK) dalam menciptakan lapangan kerja.

"Sesuai dengan arahan bapak Wapres tadi, sedapat mungkin BPJS Ketenagakerjaan ikut berpartisipasi untuk menciptakan demand dari tenaga kerja atau menciptakan lapangan pekerjaan," ujar Agus di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (11/12).

Karena itu, kata Agus, BPJS TK bekerjasama dengan berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam membuka lapangan kerja. Agus juga mengungkap program perisai yang digagas BPJS TK juga banyak melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja untuk menjadi penggerak jaminan sosial.

"Jumlahnya memang belum banyak ada enam ribu agen yang mereka berikan fee. Hal tersebut juga menciptakan lapangan kerja," ujar Agus.

Selain itu, BPJS TK kata Agus, memberikan pendidikan vokasi kepada peserta BPJS TK yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaannya.

"Kita latih dan kita didik dan diberikan skill dalam rangka agar bisa masuk dan terserap dan lapangan pekerjaan," ujar Agus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika