REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan lima isu ekonomi yang menjadi fokus Partai Demokrat. Salah satu poinnya yaitu terkati rencana pemerintah memindahkan ibu kota. "Kami menghargai inisiatif dan pemikiran Presiden Jokowi untuk membangun ibu kota negara yang baru," kata SBY dalam pidato refleksi akhir tahun di JCC, Jakarta, Rabu (11/12).
SBY pun bercerita, pada saat dirinya menjabat sebagai presiden, pemerintahannya juga pernah berencana memindahkan ibu kota. Saat itu, ibu kota yang direncanakan hanya berjarak kurang lebih 1,5 jam dari Jakarta, mirip seperti konsep ibu kota yang diterapkan Malaysia.
"Setelah kami pikirkan dan olah selama dua tahun, rencana ini kami batalkan. Pertimbangan kami waktu itu adalah anggaran yang sangat besar belum tersedia, sementara banyak sasaran pembangunan yang lebih mendesak," ujarnya.
Selain itu, SBY menuturkan, ada faktor lingkungan yang tidak mendukung. Oleh karena itu, Demokrat mengerti jika Presiden Jokowi berpikir beban Jakarta dinilai sudah terlalu berat.
"Yang ingin kami sampaikan hanya berkaitan dengan sumber daya, termasuk anggaran, yang diperlukan untuk membangun ibu kota baru tersebut," ucapnya.
SBY pun mempertanyakan strategi pemerintah agar rencana tersebut berhasil. Dalam APBN 2020 belum secara gamblang dan signifikan dicantumkan anggaran awal untuk pembangunan ibu kota tersebut. "Demokrat yakin, pemerintah sangat tahu membangun sebuah ibu kota hakikatnya adalah membangun kehidupan, membangun sistem, bukan sekadar membangun infrastruktur fisik," ujarnya.
Presiden RI ke-6 tersebut juga mengingatkan pembangunan ibu kota baru memerlukan biaya yang sangat besar dan jangka waktu yang tidak singkat. Karenanya, Demokrat mengingatkan agar perencanaan strategis pemerintah benar-benar disiapkan dengan seksama.
"Konsepnya seperti apa? Timeline-nya seperti apa? Berapa besar biaya yang digunakan? Dari mana anggaran itu diperoleh? Apakah betul ada pemikiran untuk menjual aset-aset negara dan bahkan utang ke luar negeri untuk membiayainya?" katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika