REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kabar dugaan pelecehan seksual yang menimpa sejumlah pramugari Garuda Indonesia oleh oknum tak bertanggung jawab. Menurut Jokowi, isu tersebut sudah sepatutnya diurus kepolisian, bukan lagi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Itu bukan urusan BUMN lagi, itu urusan polisi," kata Jokowi usai meninjau proyek LRT, Kamis (12/12).

Jawaban Jokowi kompak dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang juga memilih menyerahkan isu tentang eksploitasi yang menimpa awak kabin ini kepada pihak kepolisian. Kementerian BUMN, ujar Erick, lebih mengurusi masalah korporasi dan hal-hal lain yang menyangkut kinerja perusahaan.

"Gini lah, kalau amoral seperti itu kan pasti nanti prosesnya bukan di saya. Tapi mungkin hukum yang lain, mungkin di kepolisian," ujar Erick ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12).

Meski begitu, isu-isu miring yang menimpa Garuda Indonesia terkait adanya pelecehan seksual ini mendapat perhatian pemerintah selaku pemegang saham mayoritas. Erick ingin, manajemen BUMN nantinya bisa memastikan perlindungan hukum terhadap pegawai perempuan.

"Tidak boleh kaum perempuan, mohon maaf, dijadikan hal-hal yang tidak baik lah," kata Erick.

Seperti diketahui, pencopotan Ari Askhara eks Dirut Garuda Indonesia justru melebar ke isu lain. Sebuah akun twitter membuat heboh warganet karena membuka perilaku amoral yang sempat dilakukan oleh oknum pejabat di lingkungan Garuda Indonesia terhadap beberapa pramugarinya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika