REPUBLIKA.CO.ID, ZURICH -- FIFA diminta mengambil langkah hukum untuk menarik "pembayaran yang tidak semestinya" dari mantan presiden Sepp Blatter kepada mantan wakil presiden Michel Platini. Badan sepak bola tertinggi dunia itu disarankan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembalikan dana sebesar 1,54 juta pound ditambah denda yang dikenakan pada pasangan tersebut ketika terjadi kasus indisipliner mereka didengar sebelum undang-undang pembatasan diberlakukan pada akhir tahun.
Pembayaran dari Blatter ke Platini disetujui pada 18 Januari 2011, ditransfer ke Platini dari FIFA pada 1 Februari di tahun yang sama. FIFA kemudian menyelidiki masalh ini dan menyatakan kalau pembayaran tersebut tidak memiliki dasar dalam kontrak dan dianggap sebagai pembayaran ilegal berdasarkan aturan etika. Meskipun Platini mengklaim kalau uang itu merupakan pembayaran kembali untuk pekerjaan yang telah dilakukan antara tahun 1998 dan 2002.
Kedua legenda sepak bola itu awalnya ditangguhkan selama delapan tahun pada Desember 2015. Namun hukuman mereka dikurangi jadi enam tahun setelah banding dikabulkan.
Pada September 2016, penangguhan Platini kembali dikurangi jadi empat tahun oleh pengadilan Arbitrase untuk Olahraga (CAS) dan juga pengurangan denda jadi 46.314 pound. Pengadilan Federal Swiss kemudian mengkonfirmasi keputusan CAS pada Juni 2017 dan memerintahkan Platini untuk membayar biaya tambahan terkait dengan proses hukum sebesar 17 ribu pound ke FIFA.
Namun ternyata terjadi keterlambatan dalam membuat solusi yang diedarkan pada 25 November tersebut, karena Komite pemerintahan menunggu hasil dalam proses pidana atas pembayaran. Kantor Kejaksaan Agung Swiss (OAG) pun mengumumkan kalau mereka sedang melakukan penyelidikan terkait dengan pembayaran tersebut pada 24 September 2015. Tapi penyelidikan tersebut juga tak kunjung menemukan titik terang.
''Belum ada hasil atau keputusan sehubungan dengan investigasi ini, khusunya karena penyelidikan telah berlangsung selama lebih dari empat tahun,'' ungkap Komite tata kelola FIFA, dikutip dari Independent, Kamis (12/12).
Komite tata kelola FIFA mengatakan di bawah hukum Swiss, klaim untuk memulihkan pembayaran tidak harus diajukan sebagai klaim di pengadilan paling lambat 31 Desember tahun ini. FIFA mengungkapkan, terlepas dari investigasi yang sedang dilakukan OAG untuk proses pidana, kasus ini dinilai lebih tepat ditangani oleh FIFA dari perspektif tata kelola yang baik.
''Demi memulai proses hukum untuk memulihkan uang yang dibayar secara ilegal oleh mantan presiden kepada mantan wakil presiden FIFA di yurisdiksi sipil yang sesuai,'' jelas FIFA.
Ikuti Whatsapp Channel Republika