REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah melakukan uji coba satuan tugas (satgas) pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau. Pengoperasian satgas ini menyusul arahan Kepala BNPB Doni Monardo yang memberikan tiga arahan merespons laporan Bank Dunia bahwa Indonesia mengalami kerugian lebih dari Rp 72 triliun, akibat karhutla.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo menjelaskan, Kepala BNPB memberikan tiga arahan termasuk pembentukan satuan tugas (satgas) pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dalam satu komando. "Satgas ini jadi satu komando dan BNPB sebagai komandonya. Satgas ini akan dibentuk segera," katanya saat dihubungi Republika, Kamis (12/12).
Agus menambahkan, kini uji coba telah dilakukan di Riau dan satgas ini ditargetkan bisa beroperasi sekitar Februari 2020. Sebab, ia menyebutkan pada Februari hingga Maret di Provinsi Riau mulai mengalami musim kemarau.
Sedangkan di provinsi lain, dia melanjutkan, masih terjadi hujan dan baru masuk musim kemarau mulai Juni atau Juli. Selain satgas untuk mencegah karhutla kembali muncul, ia menyebutkan pihaknya akan menggunakan drone untuk memantau titik panas (drone), baik pada siang dan malam hari.
Sementara itu, dia melanjutkan, arahan kedua yaitu kembalikan gambut sebagaimana kodratnya yaitu selalu basah, berair, dan berawa. Karena itu, ia menyebutkan dilakukannya pembangunan sekat kanal dan menjaga tetap berair.
Arahan terakhir, Agus melanjutkan, yaitu mengubah perilaku membuka lahan dengan pembakaran menjadi tanpa bakar. Karena itu, ia menambahkan perlu dilakukan penyuluhan terpadu untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
Indonesia disebut merugi hingga 5,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 72,95 triliun akibat karhutla. Hal itu diungkapkan dalam laporan terbaru Bank Dunia yang dirilis Rabu (11/12). Laporan terbaru belum termasuk dampak kesehatan dari kabut asap yang menyebabkan kualitas udara menurun drastis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika