REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Fraksi Gerindra DPRD Sumatra Barat mengkritik Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno, sering berkunjung ke luar negeri. Namun hasilnya belum berdampak besar terhadap daerah.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat, di Padang, Jumat (13/12) mengatakan pihaknya akan melakukan rapat internal fraksi, untuk menggunakan hak interpelasi pemanggilan gubernur. Pemanggilan itu agar menjelaskan apa saja hasil kunjungannya luar negeri.
Ia mengatakan keputusan Fraksi Gerinda DPRD Sumbar mengusulkan hak interpelasi sudah dikoordinasikan dengan petinggi Partai Gerindra, Andre Rosaide. “Itu berdasarkan aspirasi masyarakat, baik yang di Sumbar maupun di luar Sumbar terkait agenda kunjungan kerja ke luar negeri gubernur,” katanya.
Ia mengatakan, Irwan Prayitno sering melakukan kunjungan ke luar negeri namun DPRD Sumbar tidak menerima manfaat dari kunjungan itu. Hal itulah yang membuat pihaknya ingin meminta penjelasan langsung dari gubernur.
"Hasilnya apa, kalau melakukan kerja sama maka berdasarkan PP Nomor 28 2018 tentang kerja sama pemerintah daerah, tentu ada penyampaian informasi kepada DPRD,” katanya.
Menurut dia, Prayitno tidak memberikan informasi kepada DPRD Sumbar terkait kunjungan ke luar negeri. “Di tingkat internal tentu kita rapatkan dulu, biar satu persepsi kawan-kawan menyikapinya di Gerindra,” katanya.
Dalam rapat internal nanti akan dicari tahu soal kunjungan gubernur ke luar negeri. Mulai dari subtansi, maksud, tujuan, landasan hukum, dan sasarannya. Berdasarkan mekanisme, semua fraksi harus menyamakan semua persepsi terlebih dahulu.
Sementara itu Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sumbar HM Nurnas, mengatakan, pemerintah Provinsi Sumbar harus membuat laporan hasil perjalanan tersebut pada DPRD. Sehingga dapat diketahui sejauh mana usaha pemprov dalam menarik investor atau menjalin kerja sama dengan negara lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika