REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo telah menunjuk Mardiono sebagai bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2019-2024. Namun, Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi mengatakan bahwa Mardiono tak mewakili partainya.

"Wantimpres itu tidak boleh menjabat di pengurusan partai politik, dan Pak Mardiono menjadi anggota Wantimpres itu mewakili pengusaha," ujar Baidowi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12).

Ia menjelaskan, Mardiono sudah menjadi anggota PPP non-aktif sejak beberapa waktu yang lalu. Meski sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PPP. "Jadi secara perundang-undangan sah dan beliau ya memang termasuk Ketua Desk Pilkada sudah non-aktif sudah mundur jauh-jauh hari," ujar Baidowi.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR itu mengatakan bahwa terkait majunya Mardiono sebagai calon Ketua Umum PPP belum pasti. Termasuk, empat nama lain yang sebelumnya yang juga diisukan maju ke dalam kontestasi.

"Sebenarnya bursa calon itu tidak ada, cuma ditanya wartawan siapa kira-kira ya kita berdasarkan ekspresi yang disampaikan oleh DPC maupun DPW," ujar Baidowi.

Diketahui, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar musyawarah kerja nasional (Mukernas) V, pada 14 hingga 16 Desember mendatang, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Rencananya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Mahfud Md akan membuka acara tersebut.

Selain Mahfud Md, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian rencananya juga akan hadir dalam Mukernas V PPP. Mantan Kapolri itu akan menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di acara tersebut. "Tito Karnavian yang akan mengisi salah satu meteri terkait persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020," ujar Baidowi.

Dalam Mukernas nanti, DPP PPP akan menentukan lokasi dan waktu dilaksanakannya Muktamar. Di mana dalam acara tersebut, salah satu agendanya untuk memilih ketua umum.