REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Empat serikat pekerja Prancis mengancam akan meningkatkan aksi protes, jika pemerintah tidak menarik kembali rencana reformasi pensiun pada pekan ini. Dalam sebuah pernyataan bersama, Federasi Kerata Api, Transportasi, Energi, dan Industri Kimia mengatakan, pemerintah memiliki waktu satu pekan untuk menarik kembali reformasi sistem pensiun tersebut.
"Jika perdana menteri tetap meneruskan reformasi sistem pensiun, 'negara akan terganggu tetapi tidak diblokir', karyawan sektor publik dan swasta akan melipatgandakan mobilisasi mereka, melipatgandakan seruan untuk mogok di semua perusahaan dan selanjutnya tingkatkan protes," ujar pernyataan bersama tersebut.
Presiden General Confederation of Labour (CGT) Philippe Martinez membantah bahwa pernyataan tersebut merupakan bentuk ultimatum kepada pemerintah. Dia mengatakan, aksi protes tidak akan dilanjutkan jika pemerintah membuka dialog dengan serikat pekerja dan menarik reformasi pensiun tersebut.
"Jika pemerintah menarik rencananya dan membahas dengan kami bagaimana cara meningkatkan sistem (pensiun), maka semuanya akan baik-baik saja. Kalau tidak, kami akan memutuskan pada Kamis atau Jumat ini mengenai apa yang harus kami lakukan," ujar Martinez.
Sementara itu, serikat CFDT yang berpikiran reformasi mengatakan, pihaknya menentang aksi mogok selama periode Natal dan Tahun Baru. Aksi mogok dapat dilanjutkan pada Januari jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan para serikat pekerja. Para pelaku bisnis perhotelan Prancis menyatakan, apabila aksi mogok berlanjut maka dapat menganggu bisnis mereka selama musim liburan Natal.
Perdana Menteri Edouard Philippe mengatakan kepada tabloid mingguan Le Parisien Dimanche, bahwa dia berencana untuk bertemu dengan serikat pekerja minggu depan. Philippe menambahkan, dia terbuka untuk negosiasi bersama serikat pekerja.
Saat ini, Prancis memiliki 42 skema pensiun yang berbeda di sektor swasta dan pemerintah. Skema-skema itu memiliki variasi usia pensiun dan tunjangan. Presiden Prancis Emmanuel Macron berencana memperkenalkan sistem pensiun berdasarkan poin. Sistem tersebut direncanakan akan menggantikan sistem yang saat ini ada, di mana 42 skema pensiun yang berbeda baik di sektor pemerintah maupun swasta dengan usia pensiun yang beragam serta keuntungannya.
