REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua Umum PGRI, Prof Dr Unifah Rosyidi, M.Pd, mengemukakan bahwa guru tidak perlu risau dengan kemajuan teknologi, Menurutnya, kecanggihan teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan guru.
"Teknologi hanya alat, sehingga tidak akan pernah bisa menggatikan peran guru" ucapnya saat membawakan kuliah umum dengan tema Literasi Digital bagi Guru di Balai Sidang Universitas Muhammadiyah Makassar, Senin (16/12).
Meski demikian, Dosen Universitas Negeri Jakarta ini meminta agar guru bisa lebih beradaptasi dengan era digital masa kini. Oleh karena itu, ia mengimbau agar guru lebih memperkaya literasi digital.
"Guru harus beradaptasi dengan era saat ini. Guru harus menguasai teknologi sehingga proses pembelajaran berjalan lebih efektif," katanya.
Unifah mengungkapkan, untuk menciptakan SDM unggul sesuai visi pemerintah, diperlukan pula kolaborasi antara kampus dan organisasi profesi, seperti PGRI, yang harus senantiasa bersinergi. Hal tersebut didasari karena PGRI ingin menjadikan kampus sebagai pusat pembelajaran bagi para guru.
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim, mendorong agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) fokus kepada pemenuhan kebutuhan guru. Ramli mengatakan, saat ini masih banyak sekolah yang membutuhkan guru sehingga terpaksa mengangkat guru honorer.
"Kemendikbud mestinya lebih fokus pada upaya mencukupkan guru di seluruh Indonesia dibanding berpikir pada penguatan kompetensi guru yang lebih berbau proyek," kata Ramli, dalam keterangannya, Senin (16/12).
Kemendikbud, lanjut dia, harusnya lebih berpikir bagaimana mencukupi guru-guru pada sekolah yang saat ini sudah ada daripada membangun sekolah atau ruang kelas yang baru. Sebab, pada akhirnya ruang kelas baru tersebut hanya diisi oleh guru-guru yang tidak jelas statusnya, tidak jelas pendapatannya dan tidak jelas rekrutmennya.
Menurut Ramli, Kemendikbud juga tidak perlu berpikir meningkatkan kesejahteraan guru PNS. Lebih baik, Kemendikbud fokus memikirkan kekurangan guru yang akhirnya diisi oleh mereka yang statusnya menjadi tidak jelas.
"Pemerintah pusat harus berhenti menyalahkan pemda karena kekurangan guru kita sesungguhnya sudah merata di seluruh Indonesia, solusinya, pemerintah harus segera mengangkat guru baik PNS maupun PPPK," kata Ramli menegaskan.