REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Komisaris Tinggi untuk Pensiun, Jean-Paul Delevoye mengundurkan diri pada Senin (16/12), karena ada potensi konflik kepentingan dalam reformasi pensiun. Pengunduran diri Delevoye disebut dapat memberikan pukulan kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Delevoye adalah salah satu orang terdekat Macron yang paling dipercaya dan memiliki pengalaman dalam kabinet. Pengunduran dirinya, pertama kali dilaporkan oleh surat kabar Le Monde, di tengah perselisihan antara pemerintah dengan serikat pekerja terkait reofrmasi pensiun.
“Presiden memuji komitmen pribadinya dan pekerjaannya dalam reformasi pensiun. Pengunduran dirinya merupakan klarifikasi dari situasi sekarang," ujar pernyataan dari kantor Presiden Macron.
Delevoye masuk ke dalam jajaran kabinet pada September, setelah mengajukan rekomendasi bahwa usia pensiun perlu dinaikkan dua tahun. Serikat pekerja menyebut, upaya untuk menaikkan usia pensiun telah melampaui batas. Mereka meminta kepada seluruh pekerja termasuk dokter, guru, buruh, dan pekerja di sektor transportasi untuk melakukan mogok massal sebagai bentuk aksi protes kepada pemerintah.
Tekanan terhadap Delevoye meningkat, setelah dia gagal mengungkapkan 13 posisi publik. Hal itu harus dilakukan oleh seorang menteri sebagai bagian dari deklarasi kepentingan wajib ketika mengambil peran di kabinet. Salah satu posisi publik itu adalah administrator sukarela untuk lembaga pelatihan asuransi, yakni sektor yang dapat mengambil manfaat dari reformasi pensiun yang direncanakan.
"Proyek ini sangat penting bagi Perancis. Jika saya tetap menjabat, saya akan melemahkannya, ”kata Delevoye dalam surat pengunduran dirinya, yang dilihat oleh Reuters.
Empat serikat pekerja Prancis mengancam akan meningkatkan aksi protes, jika pemerintah tidak menarik kembali rencana reformasi pensiun pada pekan ini. Dalam sebuah pernyataan bersama, Federasi Kerata Api, Transportasi, Energi, dan Industri Kimia mengatakan, pemerintah memiliki waktu satu pekan untuk menarik kembali reformasi sistem pensiun tersebut.
"Jika Perdana Menteri tetap meneruskan reformasi sistem pensiun, 'negara akan terganggu tetapi tidak diblokir', karyawan sektor publik dan swasta akan melipatgandakan mobilisasi mereka, melipatgandakan seruan untuk mogok di semua perusahaan dan selanjutnya tingkatkan protes," ujar pernyataan bersama tersebut.
Presiden General Confederation of Labour (CGT) Philippe Martinez membantah bahwa pernyataan tersebut merupakan bentuk ultimatum kepada pemerintah. Dia mengatakan, aksi protes tidak akan dilanjutkan jika pemerintah membuka dialog dengan serikat pekerja dan menarik reformasi pensiun tersebut.
"Jika pemerintah menarik rencananya dan membahas dengan kam bagaimana cara meningkatkan sistem (pensiun), maka semuanya akan baik-baik saja. Kalau tidak, kami akan memutuskan pada Kamis atau Jumat ini mengenai apa yang harus kami lakukan," ujar Martinez.
Sementara itu, serikat CFDT yang berpikiran reformasi mengatakan, pihaknya menentang aksi mogok selama periode Natal dan Tahun Baru. Aksi mogok dapat dilanjutkan pada Januari jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan para serikat pekerja. Para pelaku bisnis perhotelan Prancis menyatakan, apabila aksi mogok berlanjut maka dapat menganggu bisnis mereka selama musim liburan Natal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika