REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Platform pembayaran digital LinkAja telah memiliki sekitar 40 juta pelanggan di masa hampir menutup tahun 2019. Salah satu strategi untuk menambah pengguna adalah ekspansi di segmen unbank.
Direktur Utama LinkAja, Danu Wicaksana menyampaikan LinkAja semakin gencar melakukan kerja sama dengan beragam pihak. Baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, hingga berbagai perusahaan swasta.
"Ini untuk menciptakan ekosistem peluasan adopsi penggunaan uang elektronik, dalam memenuhi kebutuhan esensial," katanya di Kantor LinkAja, di Energy Building, Jakarta (16/12).
Sejak terbentuk, kata Danu, LinkAja memiliki positioning, visi, dan misi yang berbeda dengan uang elektronik lainnya. Tak hanya bermain pada kebutuhan gaya hidup, LinkAja berfokus kepada upaya pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat Indonesia mulai dari pembayaran tagihan, transportasi, BBM, telekomunikasi melalui pembelian pulsa, hingga pembayaran donasi.
LinkAja juga ekspansi di berbagai moda transportasi publik, mulai dari KRL Jabodetabek, Gojek, kereta api KAI antar kota, bus Damri, taksi Bluebird, Railink, Garuda/Citilink, dan berbagai transportasi lokal seperti Trans Lampung, Trans Semarang. Dengan perluasan ini, transaksi meningkat signifikan.
"Jumlah transaksi sebanyak lima kali lipat sejak beroperasi pada bulan Februari 2019," katanya.
Karena menyasar pasar unbank dan daerah Tier dua dan Tier tiga sebanyak 82 persen pengguna LinkAja pun tersebar di luar Jakarta. Sebesar 52 persen pengguna berada di luar pulau Jawa seperti kota-kota di Sumatra bagian utara, Sumatra bagian tengah, dan Sulawesi.
Menjangkau masyarakat suburban, LinkAja telah melakukan kerja sama dengan beberapa pemerintah daerah melalui digitalisasi pasar tradisional, layanan retribusi, hingga pengembangan UMKM. Hingga akhir 2019 LinkAja telah melakukan digitalisasi pasar di Pasar Gunung Sahari Cirebon, Pasar Pabeng-baeng Makassar, Pasar Peterongan Semarang, dan Pasar Beringharjo Yogyakarta.
Selain itu LinkAja juga berkontribusi pada Proyek Percepatan Keuangan Inklusif yang diinisiasi oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif untuk proyek percontohan ekosistem pembayaran nontunai di Desa Pegagan Kidul, Kabupaten Cirebon dan Desa Tanjung Batu di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
“Kami harap LinkAja tidak hanya berperan untuk mengedukasi masyarakat, tetapi juga menjadi solusi bagi permasalahan peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika