REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan, rencana pemekaran wilayah di Papua masih belum matang. Pemerintah masih perlu melakukan inventarisasi usulan-usulan yang masuk terkait rencana tersebut.
"Masih di dalam proses inventarisasi, usul-usul itu kan masih belum anu ya, belum matang dan masih mentah dan itu akan diolah," jelas Mahfud di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/12).
Mahfud menjelaskan, proses pembahasan lebih lanjut dari rencana tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Hal-hal lebih lanjut tentang proses tersebut, kata Mahfud, dapat ditanyakan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, sebagai penjuru dari rencana pemekaran Papua.
"Kemungkinan itu dalam waktu yang tidak lama akan dibicarakan, kemungkinan, apa iya apa tidak itu Mendagri penjurunya, akan menentukan itu," kata dia.
Sebelumnya, ia mengatakan pemekaran provinsi di Papua akan membuat pengelolaan pembangunan bisa dilakukan secara lebih efektif. Pemekaran Papua masih dalam tahap pembahasan.
"Sekarang Kementerian Dalam Negeri sedang bicara soal Papua, dalam pengertian bagaimana membangun iklim kondif politik di Papua," kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (29/10).
Pemekaran provinsi, kata dia, juga menjadi pembahasan sehingga nantinya akan ada lebih dari dua provinsi di Papua, selain Provinsi Papua dan Papua Barat. Ia menjelaskan provinsi baru akan dibentuk di Papua. Akan tetapi, pastinya memerlukan analisis secara mendalam, mulai pemetaan geografinya hingga kantong-kantong penduduk.
"Mungkin ditambah dua (provinsi) gitu, ya, tapi nantilah, 'kan harus dianalisis dulu. Akan ada Papua Selatan dan lain lain agar rentang kendalinya dan pengelolaan pembangunan di sana bisa secara efektif," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika