REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta jajaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyediakan serum anti bisa ular (ABU) kobra tidak hanya di sejumlah rumah sakit (RS) di Jakarta. Serum ABU agar disiapkan juga hingga di tingkat fasilitas kesehatan primer yaitu pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

"Baguslah, saya setuju kalau rumah sakit (RS) menyediakan serum ABU karena sekarang banyak terjadi kasus ular (kobra). Tetapi bilang ke Kemenkes seharusnya serum itu tidak hanya disediakan di rumah sakit tipe A melainkan juga puskesmas," ujar Ketua Umum Pengurus Besar IDI Daeng M Faqih saat ditemui usai penandatanganan nota kesepahaman kajian dan riset antara BPJS Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengenai penyelenggaraan program JKN-KIS, di kantor IDI, di Jakarta, Selasa (17/12).

Ia menjelaskan, Kemenkes bertanggung jawab dalam menyediakan serum anti bisa ular tersebut. Sebab begitu racun masuk tubuh seseorang maka bisa dilawan dengan serum ABU. "Nah ini supaya orang tidak mati akibat terkena gigitan ular berbisa itu," katanya.

Sebelumnya Warga DKI Jakarta yang mendapat gigitan ular kobra bisa mendapatkan serum anti-bisa ular di beberapa RS di Jakarta. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Kristi Watini mengatakan serum tersebut belum didistribusikan ke tingkat puskesmas, dan hanya beberapa rumah sakit yang menyediakan serum tersebut.

"Ada tujuh rumah sakit yang menyediakan serum anti-bisa ular di DKI Jakarta yakni RSUD Tarakan, RS Suyoto, RSUP Fatmawati, RSUD Cengkareng, RS Cipto Mangunkusumo (RSCM), RSPI Sulianti, dan RS Fatmawati," ujar Kristi di Jakarta, Senin (16/12).