REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan kerja sama mendorong kemajuan sektor pertanian dengan meluncurkan program Aksi Pangan. Langkah kerja sama ini sebagai bagian dari peningkatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumatera Barat.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan peningkatan peran TPAKD di Sumatera Barat untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat khususnya sektor pertanian dan meningkatkan permodalan dari sektor keuangan informal.

“Kegiatan AKSI Pangan telah dimulai pada Maret 2017 bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan pembiayaan sektor pertanian, meningkatkan akses masyarakat petani terhadap jasa keuangan yang lebih luas, meningkatkan pemahaman Industri Jasa Keuangan terhadap bisnis sektor pertanian dan pangan, memperbaiki tingkat kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro dan kecil, menambah jumlah lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya dalam keterangan tulis yang diterima Republika.co.id, Selasa (17/12).

AKSI Pangan atau program Akselerasi, Sinergi, Inklusi di Bidang Pangan merupakan program inisiatif OJK dan Kementerian Pertanian bersinergi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Asosiasi dan Industri Jasa Keuangan .

Irwan mengimbau Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang ada di Sumatera Barat untuk meningkatkan akses keuangan bidang pertanian dan pangan. Sesuai arahan tersebut maka TPAKD Provinsi Sumatera Barat pada 2017 menggagas program kerja pengembangan kawasan inklusi keuangan terpadu yang diwujudkan melalui program Nagari Elok Sejahtera (NES) yang dimotori oleh Bank Nagari.

Peluncuran program NES sebagai pilot project telah dilaksanakan di Koto Baru Kabupaten Tanah Datar dan di Lubuk Basung Kabupaten Agam. Sejalan dengan semangat membangun sektor pertanian dan kemandirian pangan yang telah dicetuskan melalui program AKSI Pangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 meluncurkan program pengembangan sektor pangan melalui pemberdayaan ekonomi nagari “Nagari Mandiri Pangan”.

Program Nagari Mandiri Pangan merupakan program pemberian bantuan dan pemberdayaan nagari untuk membangun ekonomi berbasis pengembangan komoditi yang disesuaikan dengan potensi wilayah dengan tujuan penyediaan pangan bagi kelompok masyarakat miskin di wilayah tersebut. Program dilaksanakan mulai 2017 sampai 2022 kepada 32 nagari/kelurahan di 18 Kabupaten/Kota sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Barat No. 521/2016/Dinas Pangan/2017.

Pada 2019, program kerja TPAKD Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk tidak hanya sekedar memperluas akses keuangan masyarakat, namun juga bagaimana perluasan akses keuangan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang sedang dihadapi oleh daerah. Pada tahun ini program kerja yang diangkat TPAKD Provinsi Sumatera Barat akan melanjutkan program Nagari Mandiri Pangan serta program Kemandirian Pangan dalam rangka menjamin kecukupan stok daging ayam dan telur melalui pengembangan KUR klaster jagung dengan mendorong penanaman jagung secara masif pada lahan seluas 10.000 hektar.

Selanjutnya pada 2020, TPAKD Provinsi Sumatera Barat masih tetap fokus dalam membuka akses keuangan kepada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam rangka Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Komoditas Ekspor Unggulan Sumatera Barat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika