REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Aksi protes menentang UU Amandemen Kewarganegaraan yang baru-baru ini disahkan di India terus berlanjut. Atas hal itu, Shahi Imam Masjid Jama di India, Syed Ahmed Bukhari, menyerukan agar orang-orang menahan diri dan tetap mengendalikan emosi mereka saat berdemonstrasi.
"Untuk protes adalah hak demokratis warga India. Tidak ada satu pun yang dapat menghentikan kita dari melakukannya. Namun penting untuk dikendalikan. Menahan emosi kita tetap terkendali adalah bagian paling penting," kata Syed Bukhari, dilansir di The Times of India, Rabu (18/12).
Bukhari lantas mengimbau warga, termasuk kaum muda tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang berniat jahat. Ia juga menjelaskan soal perbedaan antara Undang-undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) dan Pendaftaran Nasional Warga (NRC). Menurutnya, keduanya adalah hal yang berbeda.
Ia menjelaskan, CAA ditujukan bagi orang-orang yang datang ke India dari Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh sebelum 31 Desember 2014. Dia mengatakan, mereka akan diberi kewarganegaraan dan itu tidak akan mempengaruhi Muslim yang tinggal di India.
Pengungsi Muslim yang datang ke India dari Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh tidak akan mendapatkan kewarganegaraan India. Menurut Bukhari, itu tidak ada hubungannya dengan Muslim yang tinggal di India.
"Sementara CAA telah menjadi undang-undang, NRC baru diumumkan. NRC belum menjadi hukum," ujarnya.
Komentar Bukhari ini datang menyikapi aksi protes anti-CAA yang berubah menjadi kekerasan yang berlangsung di area Seelampur, di Delhi timur laut. Karena kondisi kian menegangkan, polisi memukul mundur para pengunjuk rasa dengan menggunakan gas air mata. Sementara para demonstran membakar dua bus selama aksi protes, Selasa.
Selain itu, polisi juga menghentikan pergerakkan kendaraan di jalan, yang menghubungkan Seelampur dengan Jafrabad, lantaran adanya aksi demonstrasi tersebut. Aksi unjuk rasa di Seelampur ini terjadi beberapa hari setelah bentrokan antara polisi dan para pengunjuk rasa di Jamia Millia Islamia soal UU kewarganegaraan.
Menteri utama Delhi Arvind Kejriwal dan Perdana Menteri Narendra Modi mengimbau warga menjaga kedamaian. Pengesahan UU Amandemen Kewarganegaraan ini memang telah menuai berbagai protes. Sejumlah pihak menilai UU baru ini sebagai bentuk diskriminasi terhadap Muslim dan bertentangan dengan konstitusi negara.
