REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Sebanyak 2.080 jiwa peserta BPJS Kesehatan Cabang Palembang telah mengajukan turun kelas sejak 1 November hingga 12 Desember 2019. Mayoritas beralasan tidak sanggup membayar kenaikan iuran.
Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Cabang Palembang, Hendra Kurniawan mengatakan selama November 2019 terdapat 1.097 peserta mengajukan penurunan, sedangkan pada 1 - 12 Desember 2019 sudah 983 peserta minta turun kelas.
"Pengajuan penurunan kelas merupakan hak peserta, namun kami juga mengingatkan bahwa ada perbedaan layanan jika turun kelas yaitu pada akomodasi rawat inap, kalau standar medis dan obat masih sama," ujar Hendra, Rabu (18/12).
Menurut dia peserta yang mengajukan turun kelas khawatir akan menunggak pembayaran saat diberlakukannya kenaikan iuran peserta mandiri mulai 1 Januari 2020, yaitu dari Rp25.000 menjadi Rp42.000 perbulan untuk kelas III. Sementara kelas I dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 perbulan, dan kelas II dari Rp51.000 menjadi Rp110.000.
Aksi turun kelas tersebut memang menurunkan penerimaan masing-masing cabang BPJS, tetapi biaya klaim juga ikut menurun sesuai tarif pelayanan yang diterima peserta. Peserta mandiri yang turun ke kelas 3 mendapat kesamaan pelayanan kesehatan dengan peserta program Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibantu APBD Kota Palembang, Pemprov Sumsel dan APBN.
"Hanya saja tingkat kelancaran pembayaran iuran untuk peserta mandiri masih 60 persen, berbeda dengan PBI yang 99 persen karena ditanggung pemerintah," tambah Hendra.
Banyaknya peserta turun kelas hampir sama dengan jumlah kepesertaan baru di BPJS Palembang, setidaknya peserta baru mencapai 1000 hingga 2000 jiwa perbulan yang mayoritas masuk ke kelas 3.
"Penambahan peserta baru ini didukung integrasi dari Jamkesda ke JKN yang masih berjalan, untuk Kota Palembang cakupan kepesertaan BPJS sudah 95,57 persen," kata Hendra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika