REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) tidak memiliki tradisi ketua umum memimpin dua periode. Menurut politikus PAN sekaligus mantan anggota Komisi III DPR, Muslim Ayub, siapa pun yang ingin menjadi ketua umum harus mendapatkan dukungan dari Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais.
Pernyataan Ayub ini menyasar soal majunya Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) pada bursa calon ketua umum PAN. Selain Zulhas, ada tiga bacalon yakni Mulfachri Harahap, Asman Abnur dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo.
Zulhas, kata Ayub, pernah mengatakan PAN mempunyai tradisi ketua umum hanya memimpin untuk satu periode, sehingga tercipta regenerasi kepemimpinan secara konsisten. Pernyataan itu disampaikan Zulhas pada Kongres PAN 2015 di Bali.
"Dulu pada saat kongres di Bali itu Pak Zul mau maju menjadi ketua DPP PAN, dan Pak Hatta pun mau maju lagi itu untuk kedua kalinya. Pak Zul bilang begini, sebaiknya Pak Hatta jangan maju lagi cukup satu periode. Kalau sekarang dia mau maju berarti dia menelan ludahnya sendiri, harusnya dia pun tidak maju untuk kedua kalinya," tegas Muslim Ayub saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (17/12).
Muslim Ayub berpendapat ada sejumlah alasan Zulhas sudah tidak pantas kembali menduduki kursi nomor satu di PAN. Pertama, kata dia, Zulhas tidak memiliki prestasi yang cukup signifikan untuk partai. Bahkan di bawah kepemimimpinan Zulhas suara PAN merosot tajam dan tidak mendapatkan kursi strategis apa-apa.
"Tentu saja jika Zulhas kembali menjabat ketua umum, akan sangat mengkhawatirkan posisi PAN pada kancah berpolitikan pada masa yang akan datang," kata dia.
Pada pemilihan legislatif (pileg) 2019 perolehan suara PAN anjlok dibanding hasil pileg 2014. Ayub menilai, di bawah kepemimpinan Zulhas perolehan kursi PAN di tingkat, kabupaten/kota, provinsi dan DPR RI menjadi sejarah terburuk sejak empat kali ikut ikut pemilu.
Ia mengatakan, saat ini PAN terlempar ke posisi ke delapan dengan 9.572.623 atau 44 kursi. Jika dibandingkan sebelumnya periode ini menjadi yang terburuk, pada Pemilu 2014 menempatan pada posisi kelima.
"Pada saat Pak Hatta memimpin PAN, Ketua MPR RI dan pimpinan DPR kita dapatkan, perolehan kursi 48 dan mendapatkan dua posisi menteri. Artinya Pak Hatta cukup berhasil menjadi ketua PAN, konon Zulhas yang membuat anjlok suara PAN, kok sekarang ambisi lagi menjadi ketum?" kata Ayub.
Alasan kedua, Zulhas menurut dia membawa pengaruh yang tidak baik ketika terjun ke daerah. Pada saat itu terjun workshop di Aceh, Zulkifli mengatakan siapa pun yang menjadi ketua umum, Surat Kuasa-nya (SK) tetap kepada dirinya. Praktis ini menjadi contoh buruk bagi para kader terutama yang di daerah. Mengingat PAN merupakan partai yang menjunjung asas demokrasi.
Sementara menurut Ayub yang pantas menggantikan Zulhas sebagai ketua umum PAN adalah Mulfachri Harahap. Bagi dirinya, Mulfachri merupakan sosok yang bijak dan disegani oleh partai-partai lain.
Ia juga yakin, jika para pemegang suara atau voter juga memiliki keinginan yang sama dengan dirinya, yaitu menghendaki adanya pergantian kepemimpinan di tubuh PAN dan Mulfachri merupakan sosok yang bisa memimpin PAN ke arah lebih baik. "Jadi kalau saat ini ada isu bahwa Pak Zul mengaku didukung oleh DPW-DPW untuk kembali menjadi ketua umum maka dapat dipastikan karena menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Sebab hingga saat ini Pak Zuk yang memberikan rekomendasi siapa saja yang berhak maju sebagai kepala daerah," tutur Ayub.
Ia pun tidak sependapat dengan sejumlah prediksi jika Zulhas bakal kembali terpilih menjadi ketua umum PAN untuk kali kedua karena memiliki cukup logistik. Menurutnya, pemilik suara di PAN sudah cukup profesional, tidak melihat seberapa banyak logistik yang dimiliki oleh caketum tapi seberapa besar kualitas yang dimilikinya.
"Jika logistik menjadi faktor, memang Zulhas lebih besar dibanding Mulfachri tapi ia yakin semuanya ditentukan di balik bilik suara," ucap dia.
PAN telah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta pada 7 Desember 2019 lalu. Salah satu pembahasannya adalah mengenai Kongres yang akan berlangsung 2020.
Ikuti Whatsapp Channel Republika