REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakui bahwa ketersediaan air menjadi salah satu isu utama dalam mematangkan pembangunan ibu kota. Harus diakui, bahwa Kalimantan Timur mengalami kekurangan air bersih sehingga perlu ada masterplan yang tepat untuk menjadi solusi.
"(Kekurangannya) kecukupan air. Ini memang persoalan yang dihadapi Kalimatan Timur sehingga ini yang menjadi dasar kajian kami," kata Laksmi dalam Konferensi Pers di KLHK, Jumat (20/12).
Ia menuturkan, KLHK bersama pemerintah daerah telah mengumpulkan data-data kondisi lingkungan di tiap desa yang masuk ke wilayah ibu kota baru. Tahapan selanjutnya, pihaknya akan melakukan asesmen dan langkah pemulihan lingkungan.
Di samping itu, Laksmi mengatakan bahwa teknologi pengolahan air terbaru agar bisa dilakukan daur ulang air dan layak pakai. Dengan begitu, wilayah ibu kota baru tak sekadar mengandalkan air hujan yang tidak dapat dipastikan.
"Untuk menjaga sutainibility, basisnya adalah efisiensi penggunaan air sehingga harus ada prinsip recycle. Kenapa harus begitu karena disana masih mengandalkan air hujan," ujarnya menambahkan.
Kalimantan Timur sebagai wilayah yang memiliki hutan hujan tropis harus dibenahi kelestarian alamnya. Pemerintah, kata dia, juga harus bisa menunjukkan model pengembangan kota pintar berbasis lingkungan sehingga bukan hanya asal membangun.
Laksmi pun menyebut, selain masalah kecukupan air, keberlangsungan hidup satwa liar dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan menjadi perhatian serius KLHK dalam proyek pembangunan ibu kota baru.
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Sigit Hardwinarto menambahkan, terkait masalah ketersediaan air akan menjadi tugas dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. KLHK bertugas melakukan kajian terkait sumber daya air sementara Kementerian PUPR akan membangun infrastruktur pengairan sesuai landskap.
Ia menuturkan, saat ini telah terdapat beberapa waduk maupun bendungan di Kalimantan Timur. Namun, harus diakui bahwa perlu ada tambahan infrastruktur agar kebutuhan air di ibu kota cukup.
"Kaltim memang kekurangan air sehingga butuh tambahan suplai untuk penduduk," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika