Jumat 20 Dec 2019 17:53 WIB

Demokrat Minta Presiden tak Salahkan Pemerintahan Terdahulu

Syarief menegaskan masalah Jiwasraya sudah pernah ditangani di era SBY.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Teguh Firmansyah
Petugas melintas di depan logo PT Asuransi Jiwasraya.
Foto: Republika/Wihdan
Petugas melintas di depan logo PT Asuransi Jiwasraya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syariefuddin Hasan menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Jiwasraya. Partai Demokrat berharap agar Presiden Jokowi tidak melihat setiap persoalan dengan menyalahkan pemerintahan sebelumnya.

"Tidak usah mencari sesuatu yang sebenarnya nggak terjadi sekaligus ingin mengangkat citranya yang terbagus," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/12).

Baca Juga

Ia menyarankan agar sebaiknya Presiden Jokowi bekerja sebaik-baiknya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya yang harus dibenahi adalah bagaimana menyikapi pertumbuhan ekonomi.

"Jadi pada waktu SBY pertumbuhan rata-rata enam persen dan semua permasalah nasional bisa diatasi dg bagus. Utang kepada IMF bisa dilunasi, masalah Jiwasraya juga pernah ditangani," ungkap wakil ketua MPR itu.

Ia juga berharap agar Presiden Jokowi lebih bijaksana dengan tidak menyalahkan pemerintah sebelumnya.

Dikabarkan sebelumnya Presiden Jokowi mengakui bahwa kasus gagal bayar polis asuransi oleh PT Asuransi Jiwasraya (persero) bukan perkara ringan.

Presiden melihat bahwa persoalan keuangan yang membelit Jiwasraya sebetulnya mulai terjadi sekitar 10 tahun lalu. Namun, dalam tiga tahun ini kondisinya memburuk dan pemerintah berkomitmen untuk mencarikan solusinya.

"Ini bukan masalah ringan. Namun, setelah pelantikan, Pak Menteri BUMN, kemarin kita sudah rapat dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Gambaran solusinya sudah ada. Masih dalam proses," ujar Jokowi di Balikpapan, Rabu (18/12) pagi.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement