REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Partai Perdana Menteri India Narendra Modi, Bharatiya Janata Party (BJP) mengerahkan para pendukung dan simpatisannya menghadiri rapat umum di New Delhi, Ahad (22/12). Kegiatan tersebut dipandang sebagai aksi tandingan BJP terhadap gelombang penolakan Undang-Undang (UU) Kewarganegaraan atau The Citizenship Amandement Act (CAA) yang dianggap anti-Muslim.
Pertemuan di New Delhi diikuti beberapa ribu simpatisan dan pendukung BJP. Kegiatan itu sebenarnya diselenggarakan untuk meluncurkan kampanye BJP menjelang pemilu dewan legislatif New Delhi pada Februari mendatang. Namun saat berpidato, Modi segera mengalihkan fokus pemaparannya pada CAA.
Dia mengatakan CAA tidak berdampak pada 1,3 miliar rakyat India, termasuk Muslim. "Saya harus meyakinkan warga Muslim India bahwa UU ini tidak akan mengubah apa pun untuk mereka," ujar Modi, seraya menambahkan bawa pemerintahannya memperkenalkan reformasi tanpa bias agama.
Modi berpendapat sejak CAA disahkan, sejumlah partai politik di sana telah menyebarkan desas-desus, termasuk menyebut UU itu anti-Islam. "Orang-orang menyesatkan publik, mereka menghasut publik," ucapnya.
Dia pun menantang oknum-oknum yang menyebarkan kebohongan dan ketakutan untuk melihat hasil kerja pemerintahannya. "Jika kalian melihat jejak perpecahan dalam pekerjaan saya, tunjukkan pada dunia," kata Modi.
Modi menuding partai oposisi terlibat dalam proses dan upaya memanas-manasi publik. "Mereka mencoba setiap taktik untuk mendorong saya keluar dari kekuasaan," ujar dia.
Sementara itu, di kota yang sama, massa, termasuk mahasiswa, berhimpun di luar Universitas Jamia Millia Islamia. Para pemimpin aksi berbicara tentang konstitusi India. Sementara yang lainnya membagikan pamflet berisi penjelasan tentang CAA.
Situasi di sekitar universitas tersebut memanas dalam beberapa hari terakhir. Aparat kepolisian sempat menyerang para mahasiswa yang menggelar demonstrasi menentang CAA. Puluhan orang dilaporkan mengalami luka-luka.
Aksi demonstrasi menolak penerapan CAA tak hanya terjadi di New Delhi, tapi juga di sejumlah negara bagian India. Negara bagian Assam dan Uttar Pradesh menjadi dua tempat yang paling dilanda ketegangan. Aparat telah menembak mati beberapa orang di kedua wilayah tersebut.
Guna mencegah merebaknya kerusuhan, otoritas India telah memblokir layanan internet di Assam dan Uttar Pradesh. Pada Jumat lalu, India pun menerapkan jam malam selama tiga hari di kota pantai selatan Mangaluru. Seperti di Assam dan Uttar Pradesh, bentrokan antara massa dan aparat kepolisian juga sempat terjadi di sana. Dua pengunjuk rasa dilaporkan tewas.
Hingga kini korban tewas akibat gelombang demonstrasi menolak CAA diperkirakan sedikitnya mencapai 15 orang. Menurut para pejabat, lebih dari 1.500 pengunjuk rasa yang tersebar di sejumlah wilayah di India telah ditangkap dalam 10 hari terakhir. Sekitar 4.000 orang telah ditahan dan kemudian dibebaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika